Mendagri: Pidanakan Oknum KPU-Bawaslu Tak Netral di Pilkada

Warga menunjukkan contoh surat suara saat simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Jakarta. Foto: Nova Wahyudi/Antara Foto

Mendagri Tito Karnavian meminta penyelenggara Pilkada 2020, KPU dan Bawaslu, untuk bersikap netral. Menurutnya, dengan KPU dan Bawaslu bersikap netral, maka para peserta Pilkada akan lebih menghargai dan mempercayai kinerja mereka.

"Stakeholder penting KPU. KPU diharapkan jadi pihak yang betul-betul netral. Pengalaman di lapangan dengan tidak mengurangi rasa hormat. Di tingkat nasional, karena tak terlibat langsung di pilkada, kita yakin netral. Begitu juga di tingkat provinsi, kabupaten, kota," ucap Tito dalam webinar Integritas Pilkada bersama KPK, Selasa (20/10).

Tito mengakui menjaga netralitas KPU, Bawaslu, hingga ASN tidaklah mudah. Maka dari itu, dibutuhkan pengawasan langsung sampai ke tingkatan terbawah, termasuk saat hari pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing.

Begitu juga KPU dan Bawaslu diminta tidak melakukan perjanjian transaksional apa pun jika ada peserta Pilkada yang melanggar aturan. Atau demi memuluskan kemenangan paslon tertentu.

Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Ia meminta kerja sama dengan polisi, DKPP, hingga penegak hukum KPK untuk ikut pengawasan di lapangan. Dan tidak segan untuk mempidanakan oknum-oknum KPU dan Bawaslu yang tidak netral.

"Saya mohon dengan tegas kepada jajaran penegak hukum KPK, kemudian Polri, Kejaksaan, kita sampaikan juga kalau ada oknum berbuat demikian, pidanakan. Tindak tegas, berikan contoh efek deteren kepada yang lain," tegas Tito.

Menurutnya, netralitas ini menjadi penting untuk membuat posisi KPU dan Bawaslu jadi dihormati dan disegani oleh peserta Pilkada dan masyarakat. Jika terjadi oknum-oknum bersikap tak adil, maka dikhawatirkan dapat menjadi awal ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga negara.

"Jangan sampai pesta demokrasi, jangan sampai jadi itu ya, transaksional. Ketegasan saya kira, komitmen dari rekan-rekan jajaran KPU, Bawaslu, dan juga pengawasan yang ketat. Dan saya sudah minta DKPP tegas bertindak kepada penyelenggara yang melakukan pelanggaran, apalagi transaksional untuk kemenangan," tutup Tito.

=====

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona