Mendagri: Pilkada Percepat Pengendalian Dampak COVID-19

Mendagri Tito Karnavian didamping Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi saat menyampaikan keterangan pers kepada wartawan di Kota Medan. Foto: Rahmat Utomo/kumparan

Menteri Dalam Negeri Tito Karvanian optimistis pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan lancar. Dia bahkan mengatakan pilkada juga bisa mempercepat proses pengendalian dampak COVID-19.

“Pilkada mempercepat pengendalian COVID-19 di Sumut. Di samping akan membantu sektor ekonomi dan dampak sosialnya, (juga) karena ada uang yang beredar,” ujar Tito dalam keterangannya, usai Rapat Koordinasi Pilkada Serentak di Grand Aston City Hall Medan, Jumat (3/7)

Kata Tito Karnavian penanggulangan corona bisa terwujud apabila disosialisasikan dengan tepat. Prinsipnya, anggapan pilkada menjadi media penularan harus di balik sebagai sebuah tantangan mengendalikan corona

Selain itu, calon pemimpin yang ikut kontestasi politik juga harus menjadikan pilkada sebagai ajang adu gagasan dalam memainkan isu COVID-19, termasuk bagi petahana.

“Kalau seandainya COVID naik, serta kematian masyarakat tinggi, silakan menilai sendiri, bisa-bisa berisiko bagi petahana bisa tidak dipilih rakyatnya,” ujar Tito.

Tapi kalau patahana mampu menekan angka penurunan, kata Tito, masyarakat akan puas.

“Seperti kasus di Korea Selatan partisipasi tinggi, karena rakyat membutuhkan kepala daerah pemimpin yang bisa memahami COVID- 19,” tambah Tito.

Tito juga menilai Bawaslu, KPU dan Pemprov Sumut sudah cukup baik dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu yang rencanya dihelat di 23 Kabupaten/Kota di Sumut.

"Semua siap untuk melaksanakan, bahkan bapak Gubernur sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD provinsi. Itu menunjukkan kesungguhan dari bapak Gubernur untuk mendukung proses demokrasi yang ada,” kata Tito.

Kemudian dari sisi anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kata Tito sebagian besar anggaran sudah diserahkan ke KPUD, Bawaslu.

“Bahkan sudah ada yang menyerahkan mencapai 100 persen, tapi ada juga yang baru separuh,"ujar Tito.

Sejauh ini kata Tito, untuk daerah yang masih mencairkan dana NPHD dalam jumlah kecil yakni provinsi Mandailing Natal dan Samosir. Namun kepala daerah tersebut ujar Tito berkomitmen menyelesaikan tersebut pada 7 Juli ini.

"Bupatinya menyampaikan tanggal 7 Juli akan diberesin semua. Hanya ada masalah internal di Bawaslu yang di Samosir,’ ujarnya

Selanjutnya untuk dana APBN juga yang sudah dihibahkan dari Kemenkeu sekitar 996 miliar ke KPUD dan 157 miliar ke Bawaslu.

“Itu juga sudah nyampe juga di KPUD kabupaten dan kota. Sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu pusat," ujarnya.

***

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)