Mendagri: Pj Kepala Daerah untuk 2022-2023 Diisi Birokrat Tulen

Mendagri Tito Karnavian memberikan sambutan saat Penandatanganan Nota Kesepahaman sekaligus perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Dukcapil dengan Kejaksaan Agung. Foto: Kemendagri

Mendagri Tito Karnavian menanggapi soal pengisian Pj (Penjabat) kepala daerah di provinsi dan kabupaten/kota. Tito menegaskan, prinsip pengisian Pj akan sama seperti pilkada yang lalu.

"Pilkada kemarin juga sama ada sejumlah gubernur, 9 kalau enggak salah itu dari Kemendagri dan mereka dapat apresiasi karena profesional dan saya tekankan mereka enggak berpihak, karena saya enggak dari partai politik," kata Tito dalam raker dengan Komisi II DPR, Senin (15/3).

Tito juga menegaskan semua Pj yang mengisi pos di daerah adalah birokrat tulen. Ia memilih para Pj dari birokrat tulen agar tetap netral dalam menjalankan tugasnya.

"Dan mereka birokrat tulen. Saya tidak menafikan teman-teman kepala daerah tapi kan latar belakang mereka. Saya pilihkan mereka birokrat tulen justru bisa memperbaiki selama jadi Pj dan netral," jelasnya.

Sementara untuk Pj di kabupaten/kota, Kemendagri meminta masing-masing gubernur yang mengajukan. Namun, kata Tito, Kemendagri tetap melihat apakah Pj yang diajukan berpotensi menimbulkan konflik.

"Seperti di Maluku Utara, Halmahera Utara, kita lihat ada kemungkinan berkonflik karena melihat masukan-masukan, kepentingan-kepentingan. Begitu pro kontra tinggi kita ambil hanya 3, Dirut Eselon 2, dan kita pesankan netral karena membawa marwahnya Kemendagri," jelasnya.

"Ini yang kita lakukan dan sampai hari ini, saya kira yang ditunjuk sebagai Pj kemarin kami lihat netral dan banyak dapat aspirasi dari Forkompimda, paslon. Karena ini pertaruhan karena dia bawa nama institusi," lanjutnya.

Lebih lanjut, meski gubernur telah mengajukan Pj ke Kemendagri, nama-nama tersebut tetap Tito bawa ke Istana. Hal ini, menurut Tito, harus dilakukan berjenjang dari bawah dengan melihat masukan informasi untuk melihat apakah ada potensi conflict of interest.

"Kita harapkan dia memerankan sebagai wakil pusat pemerintah daerah dan bukan partai politik. Kalau masalah calon selain dari Kemendagri, kita bisa ambil dari instansi ASN dan kita lihat track record-nya dan untuk gubernur sesuai UU kita serahkan kepada presiden, melibatkan beberapa pejabat lain yang selama ini tim penilai akhir karena masa jabatan yang cukup panjang," jelasnya lagi.

Tito meyakinkan bahwa seluruh Pj yang telah dilantik adalah mereka yang netral dan lepas dari conflict of interest.

"Untuk bupati, wali kota silakan dari daerahnya, tapi kita lihat apakah ada conflict of interest. Kita tahu semua partai punya kepentingan. Kita mencari keseimbangan di sana. Jangan sampai ribut. [Kalau] sudah tahu ada keberpihakan kita enggak mau. Kita pastikan cari jalan tengah," pungkasnya.