Mendagri: Saya Jamin Tak Ada yang Bisa Selundupkan Orang ke DPT

17 Januari 2019 13:04 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri perekaman e-KTP di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta, Kamis (17/1/2019). (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri perekaman e-KTP di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta, Kamis (17/1/2019). (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)
ADVERTISEMENT
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah berupaya memenuhi kebutuhan kepemilikan e-KTP sebagai syarat memilih di Pemilu 2019. Dengan data e-KTP yang baik, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjamin tidak ada satu orang pun yang bisa diselundupkan ke Daftar Pemilih Tetap (DPT).
ADVERTISEMENT
"Kami sudah komit, satu orang pun dipastikan tidak akan mungkin, satu orang pun tidak akan diselundupkan di DPT," ujar Tjahjo saat perekaman e-KTP di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (17/1).
"Sudah terdata. Ya rata-rata satu TPS itu 300 DPT, dan ada yang di desa kelurahan," tambah dia.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan e-KTP yang sudah dicetak di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta, Kamis (17/1/2019). (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan e-KTP yang sudah dicetak di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta, Kamis (17/1/2019). (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)
Tjahjo memastikan, Ditjen Dukcapil saat ini tengah berupaya menyisir data warga yang memiliki KTP ganda. Tim tengah menelusuri di mana saja warga yang memiliki data ganda sehingga segera dibereskan dan tak disalahgunakan. Warga juga diminta proaktif memperbaharui data kependudukan mereka.
"Karena partisipasi aktif masyarakat akan sangat dibutuhkan oleh kita demi meningkatkan birokrasi," lanjut dia.
Perekaman e-KTP di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta, Kamis (17/1/2019). (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Perekaman e-KTP di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta, Kamis (17/1/2019). (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)
Karena itu, Tjahjo meminta masyarakat untuk menjaga kehormatan KPU sebagai penyelenggara pemilu saat ini. Sejauh ini, Tjahjo menilai, KPU sudah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan undang-undang.
ADVERTISEMENT
"Mari kita jaga kewibawaan, kehormatan KPU selaku penyelenggara negara karena KPU tugasnya melaksanakan undang-undang, tidak ada satu titik koma pun yang dilanggar KPU, mari kita wujdukan," tutur Tjahjo.
"Mari kita lawan racun demokrasi yaitu kampanye ujaran kebencian, fitnah, politik uang, itu adalah racun-racun demokrasi yang harus kita lawan. Kita harus mewujudkan sistem pemilu yang berdaulat," ucap Tjahjo.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (dua dari kiri), Menkumham Yasonna Laoly (tengah), dan Ketua KPU Arief Budiman (dua dari kanan) menghadiri perekaman e-KTP di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta, Kamis (17/1/2019). (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (dua dari kiri), Menkumham Yasonna Laoly (tengah), dan Ketua KPU Arief Budiman (dua dari kanan) menghadiri perekaman e-KTP di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta, Kamis (17/1/2019). (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)