Mendagri Tito Ingatkan ASN di Pelayanan Publik Hilangkan Budaya Amplop
PerbesarADVERTISEMENT
Mendagri Tito Karnavian memberi pengarahan kepada 500 Kepala BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dari seluruh provinsi dan kabupaten, kota.
ADVERTISEMENT
"Saya ingin diklat harus juga difokuskan ke peningkatan integritas mental aparatur pemerintah sehingga, misalnya, ‘budaya amplop’ yang masih banyak melekat di perilaku aparat benar-benar hilang terkikis khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perizinan," tegas Tito dalam keterangan tertulis, Senin (24/2).
Dalam Rakornas BPSDM itu juga hadir perwakilan dari kementerian dan lembaga lain seperti Kepala BKKBN, BPIP, dan Kementerian PAN-RB.
Tito meminta agar BPSDM terlibat aktif menyelenggarakan diklat hingga dapat mengubah ‘mental ASN’ di bidang pemerintahan kita.
"Agar persepsi negatif masyarakat bisa berkurang. Dan yang sangat penting juga, diklat jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis. Namun juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan," lanjut Tito.
ADVERTISEMENT
Menurut Tito, persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintahan masih tinggi. Aparat pemerintah dipandang masyarakat lamban, sering tidak disiplin, condong mempersulit ketimbang mempermudah urusan pelayanan ke masyarakat.
"Para pengajarnya harus selalu di-upgrade. Diklat teknis yang out-of-date baiknya digantikan dengan jenis diklat kompetensi yang lebih menjawab tuntutan perkembangan masyarakat," pinta Tito.
BPSDM, lanjut Tito, memiliki peran penting di dalam meningkatkan kapasitas aparatur negara, baik di pusat maupun daerah.
"Dari zaman Orde Baru hingga sekarang BPSDM menjadi salah satu tulang punggung penting penyelenggara diklat teknis dan kompetensi baik untuk di tingkat pimpinan, administrator dan pejabat struktural pemerintah daerah seluruh Indonesia," tutup Tito.
