Mendagri Tito Minta Pemda Tentukan Sekolah yang Aman Terapkan Tatap Muka

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto: Dok. Kemendagri

Mendagri Tito Karnavian mendukung kembali dilaksanakannya sekolah tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Meski begitu, ia meminta tenaga pendidikan kategori lansia hingga mereka yang memiliki komorbid harus divaksin terlebih dahulu.

Mengenai teknis sekolah tatap muka, Tito menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Ia mengatakan, Kemendagri sudah memberikan pemda diskresi dalam menentukan daerah yang bisa melaksanakan sekolah tatap muka.

"Sesuai dengan SKB kesepakatan di bawah supervisi dari Pak Menko PMK, saya selaku Mendagri, sesuai UU Pembina dan pengawas pemda tentunya saya harapkan rekan-rekan daerah dapat melakukan diskresi untuk melihat sekolah mana, zona mana yang dapat diterapkan pelajaran tatap muka," kata Tito, Selasa (30/3).

"Juga berikan guidance yang jelas bekerja sama dengan dinas kesehatan, satgas COVID-19 untuk betul-betul protokol kesehatan yang benar itu diterapkan dikerjakan," tambah dia.

Eks Kapolri itu menuturkan, harus ada pengawasan yang jelas jika sekolah tatap muka kembali digelar. Ia tidak ingin sekolah tatap muka menjadi klaster baru penularan COVID-19.

"Berikan lebih banyak cara-cara yang simpatik, edukatif ke mereka (peserta didik) untuk bisa sadari pentingnya protokol kesehatan bukan sekadar membatasi tapi untuk melindungi mereka dan tidak menularkan ke orang lain COVID-19," ucap Tito.

Sejumlah siswa mengenakan masker dan menrapkan jaga jarak soial (social distancing) mengikuti kegiatan belajar tatap muka di Bekasi, Rabu (24/3). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Selain itu, Tito mengatakan pelaksaan sekolah tatap muka perlu dievaluasi secara berkala. Menurutnya, jika sekolah tatap muka berjalan dengan baik, maka kebijakan ini bisa dipertahankan dan diperluas ke tingkat lainnya.

"Begitu dibuka satu, diawasi, diberikan guidance, evaluasi. Evaluasi-evaluasi dilakukan secara bertingkat di tingkat-tingkat dan secara nasional sehingga kita bisa melihat apakah kebijakan ini dapat kita lakukan dan lanjutkan," ujar eks Kepala BNPT itu.

"Tapi kalau ada daerah yang kita anggap tidak sukses terjadi klaster penularan, maka otomatis evaluasi ketat kita lakukan bila perlu memberhentikan dulu dan kemudian memperbaiki dan baru kita terapkan kembali dan evaluasi lagi nanti," tutur Tito.