Mendagri Tito: OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan paparannya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11). Foto: Dok. Kemendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai Pilkada langsung melahirkan penyakit perilaku korup para kepala daerah, karena mereka harus mengembalikan uang yang dihabiskan selama pilkada.

Karena itu, sebagai mantan Kapolri, dia menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah korup yang kerap mengejutkan publik bukanlah sesuatu yang hebat. Sebab, sistem yang ada saat ini memang menciptakan perilaku koruptif bagi kepala daerah.

"Untuk calon kepala daerah bagi saya yang mantan penegak hukum, OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

"Kenapa? Karena sistem itu membuat dia balik modal sehingga ya tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, teknik-teknik investigasi, menarget kepala daerah sangat mudah sekali ya pasti akan korupsi," sambungnya.

Menurutnya, Indonesia memang menciptakan sistem yang membuat kepala daerah korupsi. Sehingga ke depan dia mendorong dilakukan kajian yang mendalam untuk mengevaluasi Pilkada.

"Ini sebenarnya bahan bagus untuk jadi kajian akademik. Nah, kemudian kalau kemudian kajian akademiknya dengan institusi yang reliable yang reputasi bagus objektif dan dikenal, why not?," ujarnya.

Lebih lanjut, Tito menegaskan, dia tidak merekomendasikan pemilihan langsung dicabut dan dikembalikan ke DPRD, namun dia mendorong diadakan sebuah evaluasi yang komprehensif.

"Evaluasi bukan suatu yang haram. Pendapat saya, setiap kebijakan atau kebijakan publik yang menyangkut kepentingan nusa bangsa ini perlu dievaluasi. Evaluasi ini dilakukan harus dengan kajian akademik, tidak bisa dengan empirik, berdasarkan pengalaman saja," tandas Mendagri.