Mendes PDTT dan Menaker Memulai Program 1.000 Sanitasi dan MCK dari Tuban
PerbesarADVERTISEMENT
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah Menteri Desa, mengunjungi Desa Pandanagung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban , Jawa Timur, Sabtu (24/10).
ADVERTISEMENT
Kedatangan keduanya untuk memulai Program Jaring Pengamanan Sosial Sanitasi Lingkungan yaitu membangun 1.000 sanitasi berupa sarana air bersih dan MCK (mandi, cuci, kakus) di desa-desa melalui program padat karya infrastruktur.
Di Desa Pandanagung, keduanya meletakkan batu pertama pembangunan sanitasi dan MCK. Selain itu, keduanya juga turut menyerahkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) secara simbolis kepada empat orang perwakilan penerima bantuan.
Penerima bantuan ini, termasuk juga perwakilan dari Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik.
Adapun program ini bertujuan membangun sanitasi air bersih dan MCK untuk meningkatkan kebersihan kesehatan dan kesejahteraan yang dibutuhkan masyarakat khususnya di pedesaan.
Abdul Halim menyatakan terima kasih kepada Ida Fauziah atas program Padat Karya Tunai Produktif yang diberikan ke warga desa. Bantuan ini disebut bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
ADVERTISEMENT
"Saya sampaikan terima kasih atas bantuan ini," kata Abdul Halim.
Ia mengatakan, kolaborasi antara Kemendes PDTT dan Kemnaker ini merupakan wujud integrasi pembangunan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Ia menyebut, tawaran program ini langsung disambut baik karena ini untuk kepentingan masyarakat desa.
"Kami siap karena punya 74.953 desa yang siap menerima bantuan untuk warganya," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.
"Desa sehat maka tenaga kerja juga sehat. Atas nama warga desa, kami ucapkan terima kasih atas bantuannya dan semoga kolaborasi ini berlanjut," sambungnya.
Sementara itu, Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan, kolaborasi macam ini sangat dibutuhkan dalam pandemi COVID-19 ini.
Ia mengatakan, sebelum vaksin COVID-19 ditemukan, maka segala cara dan upaya dilakukan oleh Pemerintah dengan mengalokasikan anggaran Rp 695,2 Triliun untuk penanganan kesehatan, dampak dari virus corona, di antaranya melalui program JPS.
ADVERTISEMENT
"Dari sisi ekonomi, akibat dari pandemi ini pengangguran kita naik padahal sudah diturunkan hingga 6,9 juta," kata Ida Fauziah.
Sementara, dari data Kemnaker, jumlah pekerja yang di-PHK dan kehilangan pekerjaan akibat pandemi capai 2,1 juta pekerja. Namun, yang tidak terdata diperkirakan capai 3,5 juta pekerja.
Pemerintah, kata Ida Fauziah, mengalokasikan Rp20 Triliun untuk Kartu Prakerja, bagi mereka yang di PHK dan di-rumah-kan.
Dan bagi pekerja dan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, Kemnaker alokasikan bantuan dalam bentuk subsidi upah sebesar Rp 37,7 Trilliun untuk 15,7 juta pekerja.
Program JPS ini ditujukan bagi masyarakat yang terdampak COVID 19. Kemnaker alokasikan Rp 500 miliar untuk program padat karya produktif termasuk sanitasi lingkungan dan pengadaan air bersih.
ADVERTISEMENT
"Agar bantuan ini tepat sasaran maka kami kolaborasi dengan Kemendes PDTT karena yang mengetahui desa yang butuhkan program ini," pungkas Ida Fauziah.