Mendes PDTT dan Mensos Tinjau Langsung Penyaluran BST dan BLT di Subang

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar dan Mensos Juliari Batubara meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Subang. Foto: Kemendes PDTT

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Menteri Sosial Juliari P Batubara melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/11).

Kunjungan mereka dalam rangka meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Abdul Halim dan Juliari ingin memastikan seluruh masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di sektor ekonomi sudah mendapat bantuan dari jaring pengaman sosial.

"Ini satu kolaborasi yang sangat bagus di era kementerian Kabinet Indonesia Maju di bawah komando Pak Presiden Joko Widodo. Kenapa, ini sebuah orkestrasi dan kolaborasi yang bagus utamanya soal sosial," kata Abdul Halim Iskandar.

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar dan Mensos Juliari Batubara meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Subang. Foto: Kemendes PDTT

Pria yang akrab disapa Gus Menteri, itu mengatakan, Presiden Jokowi memiliki komitmen tinggi terhadap rakyat terutama dari kalangan bawah.

Bahkan, Gus Menteri mengaku sempat kewalahan ketika Jokowi meminta Dana Desa digunakan sebagai BLT untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

"Hampir setiap hari saya ditelepon (presiden), ditanya, sudah cair berapa? Sudah berapa persen yang cair? di mana saja saya ingin tahu. Ini menunjukkan bahwa komitmen presiden bukan hanya mengambil kebijakan, tapi juga mengawal, apakah betul menterinya bekerja dengan baik," ucap Abdul Halim Iskandar.

Terkait progres dari BLT Dana Desa, Gus Menteri mengungkapkan, ada beberapa desa sudah kehabisan Dana Desa sehingga tidak lagi dapat menyalurkan BLT.

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar dan Mensos Juliari Batubara meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Subang. Foto: Kemendes PDTT

Meski begitu, kekurangan anggaran itu sudah ditangani oleh Kemensos untuk menutupi kekurangan anggaran BLT Dana Desa.

"Artinya tidak boleh ada warga Indonesia yang tidak tercover oleh seluruh jaring pengaman sosial yang ada," ucap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.

Lebih lanjut, Gus Menteri mengatakan tahun depan pemerintah akan terus mengawal sejumlah program jaring pengaman sosial. Sebab Presiden Jokowi memiliki prinsip bahwa urusan kemanusiaan adalah hal yang paling diutamakan.

"Prinsipnya, urusan kemanusiaan bagi Pak Presiden melebihi urusan lain," tutur pemilik gelar Doktor Honoris Causa dari UNY itu.