Mendes Sidak Penyaluran BLT Dana Desa di Banten
PerbesarADVERTISEMENT
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali menggelar sidak terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang berasal dari Dana Desa. Kini sidak dilakukan di empat kabupaten Provinsi Banten.
ADVERTISEMENT
Sidak digelar karena penyaluran BLT di Banten masih cukup rendah yakni 20 persen. Selain Banten, masih ada lima daerah yang penyaluran BLT masih di bawah 50 persen yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 44 persen, Maluku dengan 44 persen, Maluku Utara dengan 42 persen, Papua dengan 20 persen, dan Papua Barat dengan 44 persen.
Menteri Desa Abdul Halim Iskandar mengatakan, dari sidak itu pihaknya menemukan ketidaksinkronan data dari Pemkab dan Camat. Dana Desa baru masuk ke rekening kas desa (RKDes) karena terlambatnya Pergub terkait alokasi dana desa.
"Surat kuasa bupati untuk pemindahbukuan dana di KPPN ke RKDes belum ada. Meski sekarang sudah ada PMK Nomor 50 tahun 2020 tidak butuh lagi Perbup untuk percepatan. Cukup laporkan kesiapan maka dikeluarkan dari KPPN," kata Abdul Halim dalam keterangannya, Selasa (2/6).
Selain itu, dalam sidak ditemukan Dana Desa di tingkat provinsi maupun kabupaten belum cair sama dengan BLT Dana Desa sebesar Rp 600 ribu. BLT diminta untuk disalurkan setelah Bansos tersalurkan.
ADVERTISEMENT
"Solusi yang kita berikan, kita instruksikan desa-desa untuk salurkan BLT sesuai data yang diputuskan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Langkah berikutnya sampaikan ke Pemda jika BLT sudah disalurkan hingga mereka yang harus menyesuaikan sinkronisasi dan tidak tumpah tindih," ucap Abdul.
Abdul Halim menuturkan, perkembangan penyaluran Dana Desa hingga1 Juni 2020. Sejauh ini, Dana Desa yang sudah masuk ke RKDes mencapai Rp 23 triliun. Sedangkan dana yang digunakan untuk Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebesar Rp 1,4 triliun.
"Penyaluran PKTD ini mengindikasikan jika desa-desa mulai menggeliat menuju ke new normal sesuai dengan anjuran pemerintah," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.
Abdul menuturkan, Dana Desa yang digunakan untuk program Desa Tanggap COVID-19 mencapai Rp 2,654 triliun. Alokasi itu digunakan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 terhadap Orang Dalam Pemantauan (OPD) di tingkat desa.
ADVERTISEMENT
Mengenai perkembangan penyaluran BLT Dana Desa, Abdul Halim menuturkan sejauh ini ada 69.443 desa yang sudah menerima BLT Dana Desa atau sekitar 93 persen dari 74.953 desa. Berdasarkan data itu, desa yang sudah Musdesus dan menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 67.640 desa atau 90 persen.
Sedangkan desa yang telah menyalurkan BLT sebanyak 55.042 desa atau sekitar 80 persen. Kemudian desa yang sudah Musdes tapi belum menyalurkan BLT ada 12.598 desa.
"Total KPM BLT Dana Desa yang sudah tercover sebanyak 5.806.900 yang terdiri atas 1.213.506 keluarga yang kehilangan mata pencaharian, 247.283 yang anggota keluarga yang menderita penyakit kronis dan menahun," kata Abdul Halim.
Abdul menuturkan, Dana Desa yang dicairkan sebesar Rp 3.484.140.000. Sebanyak 153 kabupaten sudah 100 persen mencairkan bantuan itu, lalu pencairan di 144 kabupaten mencapai 75-92 persen, kemudian 45 kabupaten proses pencairan masih berkisar 50-74 persen, dan 69 kabupaten proses pencairan masih di bawah 50 persen.
ADVERTISEMENT
Abdul Halim mengakui, masih ada 23 daerah di Papua dan satu desa di NTT yang belum menyalurkan BLT Dana Desa. Hal tersebut karena adanya permintaan penundaan.
Meski begitu, Abdul Halim mengatakan nantinya mereka akan tetap menerima BLT. Sebab total KPM yang bakal terima BLT ini diprediksi mencapai 8 juta dari target simulasi awal yang mencapai 12 juta KPM. Angka itu mengacu simulasi saat penyaluran telah mencapai 70 persen.
"Angka sudah yang menggembirakan berarti penyaluran Jaring Pengaman sosial di daerah-daerah cukup efektif dan tidak banyak tumpang tindih," tutur Abdul.
***
ADVERTISEMENT
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona )
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona!