Mendes Tantang BPKP Bikin Desa Akuntabel

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh beserta rombongan. Foto: Kemendes

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membikin Desa Akuntabel.

Akuntabilitas pelaporan keuangan di level desa diperlukan seiring kian masifnya pembangunan desa-desa di Indonesia.

“Saat ini banyak kementerian/lembaga yang membikin desa percontohan sesuai dengan bidang tugas mereka. Ada desa konstitusi yang digagas Mahkamah Konstitusi, ada Desa Bersih Narkoba yang diinisiasi Badan Narkotika Nasional, Desa Pancasila yang digagas BPIP, dan terbaru Desa Antikorupsi yang dibentuk oleh KPK," ujar Abdul Halim Iskandar saat menerima Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (2/12).

"Saya sangat senang dengan hal ini. Nah, saya kepengin BPKP juga punya, Desa Akuntabel atau Sistem Akuntabilitas Pembangunan Desa (Sakti Desa) kan yang sangat berkompeten BPKP,” ujar pria yang akrab disapa Gus Halim ini.

Dia menjelaskan Kemendes PDTT menjadikan akuntabilitas pelaporan keuangan desa sebagai salah satu fokus pembinaan di level desa. Kemendes PDTT juga memiliki Sakti Desa untuk memastikan pelaporan pengunaan dana pembangunan benar-benar tersusun dengan baik.

“Salah satu keraguan banyak orang saat desa akan mendapatkan dana desa dari APBN adalah kemampuan desa dalam merancang anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga metode pelaporannya atau dari sisi akuntabilitasnya. Nah sisi akuntabilitas ini yang hingga hari ini akan terus kita perbaiki,” jelasnya.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh beserta rombongan. Foto: Kemendes

Menurutnya, BPKP bisa turun langsung dengan membuat Desa Akuntabilitas, sehingga ada contoh baik yang bisa diduplikasi di desa-desa lain. Pemerintah desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan contoh konkret merancang anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga metode pelaporannya.

“Sehingga yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan desa, sekaligus kalau bisa kan mewujudkan dan memberikan kemudahan dalam SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bagi desa,” ujar Gus Halim.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Halim ini juga menjelaskan program-program yang sudah dan akan dilakukan Kemendes PDTT. Menurutnya, saat ini Kemendes PDTT telah menyiapkan perencanaan pembangunan desa berbasis data SDGs Desa sebagai bentuk tindak lanjut arahan Presiden Jokowi.

“Kita rumuskan SDGs Desa ini, karena waktu pertama Pak Presiden nugasin saya itu beliau bilang hari ini dana desa belum dirasakan secara umum oleh masyarakat, masih dirasakan oleh segelintir orang. Sampai dua kali beliau bilang,” ungkap Gus Halim.

“Dan saya memang memahami masalah itu, karena dana desa memang hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja. Yang kelas bawah tidak tahu. Tidak pernah merasakan adanya dana desa,” sambungnya.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh beserta rombongan. Foto: Kemendes

Oleh karena itu, lanjutnya, SDGs Desa dirumuskan dengan menggunakan prinsip no one left behind atau tidak ada satu pun yang terlewatkan. Dalam artian, kehadiran dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga masyarakat desa, utamanya warga kelas bawah.

“Dengan harapan, siapa pun ketika berbicara pembangunan di desa itu jelas arahnya. Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan di desa, desa layak air bersih dan sanitasi sampai pada desa Berjejaring untuk pembangunan desa,” ujarnya.

Mendengar paparan Gus Halim tersebut, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh merespons baik dan siap mengawal program-program Kemendes PDTT. Menurutnya, BPKP yang ada di seluruh Indonesia juga dapat terlibat untuk validasi data maupun berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Saya sangat senang sekali ini Pak Menteri dengerinnya. Jadi ada berapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu Pak Menteri. Menurut saya sudah bagus ini, sudah lebih jauh dari bayangan saya," ungkapnya.

"Nanti kami akan mencocokkan supaya ada clearence–finishing-nya semua. Terus kegiatan-kegiatannya apa. Artinya yang pertama seperti tadi, Sakti Desa ini bisa, bikin desa akuntabel bisa, walaupun namanya tetap pakai Sakti Desa,” ujar Ateh.