Mendes Ungkap Pentingnya Data Berbasis SDGs Desa Tentukan Arah Pembangunan

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar melaksanakan kunjungan kerja dalam acara gelar pembacaan dan pendataan SDGs Desa di Kalurahan Muntuk, Kapahewon Dlingo Kabupaten Bantul pada Rabu (27/4/2022). Foto: Angga/KemendesPDTT

Data berbasis SDGs Desa dapat dijadikan landasan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa serta instrumen penting demi ketepatan penggunaan dana desa.

Dengan data yang valid, lengkap, serta selalu update, pemerintah desa dapat melihat lebih detail permasalahan dan potensi desa.

Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam kunjungan kerja di Bantul, DIY, Rabu (27/4).

"Membangun Indonesia dari pinggiran salah satu wujudnya ya seperti hari ini. Semua hal terdata, terbaca, tertangani dalam konteks lokal. Ini yang kita maksud SDGs desa adalah menyikapi kondisi yang akhir-akhir ini ditarik secara global," jelasnya dalam acara pembacaan dan pendataan SDGs Desa Kalurahan Muntuk, Kapahewon Dlingo, Kabupaten Bantul.

"Kalau kita tidak siap maka kita akan mudah tergerus oleh situasi yang sangat tidak menentu hari ini," tambahnya.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar melaksanakan kunjungan kerja dalam acara gelar pembacaan dan pendataan SDGs Desa di Kalurahan Muntuk, Kapahewon Dlingo Kabupaten Bantul pada Rabu (27/4/2022). Foto: Angga/KemendesPDTT

SDGs Desa memang disusun sebagai instrumen dalam pembangunan di Indonesia. Menjadi turunan dari SDGs Global, data yang diperoleh dengan berpedoman pada 222 indikator ini dijamin valid dan terupdate setiap waktunya.

Data desa berbasis SDGs Desa bersifat mikro dan bisa dimanfaatkan seluruh stakeholder terkait mulai dari pusat hingga desa. Meski demikian, kerahasiaan setiap data selalu terjaga dan hanya bisa diakses secara langsung oleh pihak tertentu dalam hal ini kepala desa dan sekretaris desa.

"Semua bisa memanfaatkan data untuk kepentingan pembangunan. Tapi tetap ada hak istimewa dari warga yaitu nama dan alamat masing-masing warga yang miskin ekstrem hanya bisa dibuka oleh kades dan sekdes. Data SDGs desa dari desa, oleh desa, untuk desa," tegas pria yang akrab disapa Gus Halim ini.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar melaksanakan kunjungan kerja dalam acara gelar pembacaan dan pendataan SDGs Desa di Kalurahan Muntuk, Kapahewon Dlingo Kabupaten Bantul pada Rabu (27/4/2022). Foto: Angga/KemendesPDTT

Sementara itu, Lurah Mantuk, Marsudi, mengakui data desa berbasis SDGs Desa mampu menjadi landasan dalam membangun desa bahkan potensi serta mengatasi masalah yang ada.

"Dengan aplikasi pendataan SDGs ini kami sangat mengerti persis kondisi masyarakat. Disitu kami juga menjadikannya sebagai penentu arah kebijakan kami," kata Marsudi.

Dalam Acara tersebut dipaparkan hasil pendataan SDGs Desa Kelurahan Muntuk yang telah mencapai 49,71 persen dari 18 tujuan SDGs Desa.

Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa terus dilakukan, salah satunya pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih detail. Hal ini dikarenakan terdapat pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak sebagai proses perbaikan data

Hadir mendampingi kunjungan kerja Gus Halim ini, Advisor Menteri Yoyon Suryono, Kepala Badan Pengembangan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta, Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Kemendes PDTT Agus Kuncoro, dan Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Kemendes PDTT Helmiati.

Hadir pula Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Badan Permusyawaratan Kalurahan Muntuk, tokoh masyarakat, pendata SDGs Desa, dan pendamping desa.