Mengingat Pernyataan Megawati Usul Badan Riset ke Jokowi

30 April 2021 14:49 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri
dalam sambutannya di acara peringatan Hari Ulang Tahun Nahdlatul Ulama ke-95. Foto: PDIP
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam sambutannya di acara peringatan Hari Ulang Tahun Nahdlatul Ulama ke-95. Foto: PDIP
ADVERTISEMENT
Posisi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menuai sorotan. Keberadaan Megawati di BRIN merupakan ex officio Ketua Dewan Pengarah BPIP.
ADVERTISEMENT
Hal ini dimaksudkan agar riset di Indonesia tak keluar dari nilai-nilai Pancasila. Namun, sejumlah kritik muncul karena BRIN dianggap tak membutuhkan Dewan Pengarah karena dinilai justru menghambat birokrasi.
Pun rangkap jabatan Megawati di BRIN dan BPIP juga dianggap tak tepat karena BRIN harusnya dijabat seseorang yang berlatar belakang riset bukan politikus.
Setelah ditelusuri, sebenarnya keberadaan BRIN merupakan cita-cita Megawati sejak lama. Terbentuknya BRIN saat ini, merupakan mimpi Megawati yang dikabulkan Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi memimpin ratas melalui sambungan video di Istana Negara, Jakarta. Foto: Dok. Biro Pers Setpres
Dalam beberapa kesempatan, Ketum PDIP itu sering menyampaikan keinginannya agar Indonesia mampu mengembangkan riset dan ilmu pengetahuan.
Berikut pernyataan Megawati tersebut:
1. HUT ke-46 PDIP di Jakarta
Dalam kesempatan ini, Megawati mengingatkan pentingnya lembaga riset untuk sebuah negara. Pernyataan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi.
ADVERTISEMENT
Di momen inilah Megawati menyampaikan asanya kepada Jokowi untuk membentuk BRIN sebagai sebuah lembaga untuk membangun riset.
"Kepada Presiden, saya memohon jelas dibutuhkan satu badan riset nasional yang hasil kerjanya harus menjadi landasan pengambilan keputusan untuk pembangunan," kata Megawati dalam pidato di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10 Januari 2019.
Menurut Megawati, saat ini tak ada satu negara pun yang bisa maju tanpa mengedepankan riset ilmu pengetahuan, teknologi serta inovasi.
"Saya tidak bosan mengingatkan. Ini yang sedang kami perjuangkan dengan Pak Jokowi," kata dia.
2. Kongres ke V PDIP di Bali
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik pada penutupan Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (10/8). Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Megawati kembali menyinggung pentingnya suatu badan riset di pemerintah Jokowi. Menurut dia, kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus berdasarkan riset yang terencana dan terarah.
ADVERTISEMENT
Dia pun mencontohkan manfaat riset di bidang pangan. Putri Bung Karno itu ingin agar ada riset untuk menghasilkan alat penghasil padi sebesar telur ayam.
"Saya minta badan, lembaga jangan deh, badan riset nasional. Jadi jelas tujuannya, mau apa umpamanya orang pintar, yang namanya padi segede telur ayam dibuat dengan rekayasa," kata Megawati di Grand Inna Bali Beach, 8 Agustus 2019.
Saat itu, ia menyebut akan terus melakukan diskusi secara internal agar badan riset bisa terwujud.
"Saya memang sedang secara internal diskusi terus menerus mengenai riset. Kita negara besar. Saya minta ke Presiden mbok ya kalau mau jadi negara besar mesti ada saya minta badan riset nasional," kata Megawati yang juga disaksikan langsung oleh Jokowi.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, (BRIN), Laksana Tri Handoko. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Di tahun 2019, Jokowi sebenarnya sudah membentuk BRIN bedasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek. Saat itu, BRIN berada di bawah Kemristek yang dipimpin Bambang Brodjonegoro.
ADVERTISEMENT
Bambang sempat mengeluhkan pelaksanaan tugas BRIN karena Perpres yang sudah diteken Presiden Jokowi pada 30 Maret 2020, tak kunjung diundangkan oleh Kemenkumham.
Setelah itu, Presiden Jokowi memutuskan untuk melebur Kemristek dan Kemdikbud. Lalu, BRIN menjadi badan sendiri. Keputusan itu disetujui DPR melalui rapat paripurna di awal April 2021.