Menguak Lobi Sistematis agar Jokowi Terus Jadi Presiden (1)
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menerima pesan dari lingkar dekat Presiden Jokowi pada akhir Januari 2022. Pesan itu disampaikan lewat orang dekat Cak Imin. Isinya: Cak Imin diminta menyuarakan dukungan terhadap penundaan Pemilu 2024 .
Dukungan tersebut, menurut sumber kumparan, mesti digaungkan Cak Imin secara terbuka di hadapan publik. PKB diminta bersuara aktif karena ia salah satu partai politik yang memiliki kursi di parlemen, dan proses penundaan pemilu melalui amandemen UUD 1945 berada di tangan parlemen.
Dengan kata lain: usul penundaan pemilu harus datang dari partai politik di lembaga legislatif, bukan eksekutif.
Dalam pesan yang diterima Cak Imin, Pemilu 2024 perlu ditunda karena berbagai alasan, namun terutama terkait kepentingan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan—proyek mercusuar Jokowi.
Ada kekhawatiran serius bahwa proyek IKN bakal mangkrak seiring pergantian presiden di 2024.
Alasan lainnya tentu saja pandemi COVID-19 yang membuat banyak program pemerintah tak berjalan sesuai rencana sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat. Namun, hambatan ini diyakini bakal beres dengan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi barang satu atau dua tahun.
Setelah menerima pesan dari lingkar Jokowi itu, Cak Imin segera membahasnya dengan sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat PKB pada awal Februari.
Pembahasan digelar beberapa kali di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat. Bersama para pengurusnya, Cak Imin menakar deretan risiko jika permintaan itu diiyakan, termasuk dampak buruknya ke PKB. Apalagi, Cak Imin sudah berulang kali menyatakan bakal mencalonkan diri jadi presiden di 2024.
Respons pengurus PKB atas permintaan tersebut beragam. Ada yang setuju, ada juga yang menolak. Yang setuju beralasan: toh penundaan pemilu ini masih sebatas usulan, belum berupa keputusan.
Mayoritas kader PKB di DPR juga setuju pemilu ditunda karena artinya jabatan mereka sebagai anggota dewan legislatif pun bakal diperpanjang. Selain itu, mereka jadi tak perlu keluar ongkos di 2024.
Tapi yang tidak setuju berkata: usulan ini membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru.
PKB Mulai Bernyanyi
Perbedaan sikap di internal partai membuat pengurus PKB berdiskusi dengan sejumlah pakar dan mengumpulkan data dari berbagai survei. Data-data itu menunjukkan bahwa ada masyarakat yang menginginkan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Namun, jumlah mereka sedikit.
Tapi, setelah menempuh proses yang dirasa perlu, Cak Imin akhirnya memutuskan untuk mengiyakan permintaan dari lingkar Jokowi itu.
Pada 24 Februari 2022, setelah bertemu pelaku UMKM hingga pebisnis di Gedung DPR RI, Cak Imin menggelar konferensi pers dan mengusulkan pemilu ditunda karena alasan ekonomi.
“Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi,” kata Cak Imin.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan usul itu muncul karena aspirasi rakyat. Ia mengatakan tak tahu soal adanya utusan Istana yang meminta Cak Imin mendorong penundaan pemilu.
Walau begitu, Jazilul menyatakan bahwa Cak Imin intens berdiskusi soal berbagai isu dengan Jokowi atau lingkarannya karena PKB adalah salah satu partai pendukung pemerintah.
“Setiap isu pasti dibahas, tapi saya tidak tahu detail orang per orang. Apakah [membahas] dengan Pak Luhut atau Pak Jokowi atau menteri lain atau orang lain di Istana. Tapi, koordinasi terkait penundaan [pemilu], saya belum tahu,” kata Jazilul kepada kumparan, Rabu (2/3).
Menurut Jazilul, usulan penundaan Pemilu 2024 bagi PKB terasa wajar dan patut dipertimbangkan. Apalagi mayoritas anggota mereka di DPR menyetujui usul itu.
Ia membenarkan bahwa pengurus partainya berkali-kali berdiskusi di kantor mereka sebelum menyampaikan dukungan atas wacana tersebut kepada publik. Salah satu rapat berlangsung pada 20 Februari.
“Kami analisis semua. Apa negatif dan positifnya sebelum dan sesudah diucapkan,” kata Wakil Ketua MPR itu, menambahkan bahwa perdebatan terjadi dalam rapat tersebut.
“Yang bukan anggota DPR ada yang mempertanyakan. Apa profit perpanjangan [jabatan] sebagai anggota DPR mampu jadi alasan penundaan?” ujar Jazilul.
Ada pula yang mempertanyakan apakah COVID-19 bisa jadi alasan penundaan pemilu, sebab Undang-Undang mengatur bahwa penundaan atau penghentian pemungutan suara hanya bisa dilakukan ketika ada kerusuhan atau bencana.
“Jadi apakah COVID-19 masuk kategori bencana?” kata Jazilul, menceritakan diskusi yang terjadi.
PKB juga melakukan rapat evaluasi sehari setelah Cak Imin melontarkan usul penundaan pemilu yang membuat publik heboh.
Meski banyak yang mencibir, Jazilul menyebut usul yang dilontarkan PKB itu toh tak melanggar norma demokrasi. Menurutnya, “Politik butuh dinamika.”
Bagaimana sikap PKB selanjutnya?
Menurut Ketua DPP PKB Dita Indah Sari, Cak Imin akan menyampaikan usul penundaan Pemilu 2024 kepada Jokowi. PKB juga menunggu respons publik dan partai koalisi lain terkait wacana ini. Namun, waktu pertemuan antarpartai koalisi Jokowi belum ditentukan.
Dita membandingkan usul penundaan pemilu tersebut dengan wacana ganti presiden yang nyaring disuarakan pada 2019. Saat itu, tidak ada yang mempermasalahkan gerakan ganti presiden, dan toh Jokowi tetap terpilih pada Pemilihan Presiden 2019.
Terlepas dari usul penundaan pemilu, agenda politik PKB dan rencana pencapresan Cak Imin terus berjalan.
“Kan bisa jalan bersama-sama antara pencapresan Cak Imin dan penundaan, karena [penundaan pemilu] masih usulan,” kata Dita kepada kumparan.
Jazilul mengamini. “Usulan penundaan pemilu ini belum ada kepastian realisasinya. Yang pasti, kapan pun [pemilu digelar], Pak Muhaimin harus mencalonkan diri. Kan timing-nya saja yang [bisa] berubah.”
Golkar Ikut Berdendang
Gayung bersambut, hanya selang beberapa jam setelah usul penundaan pemilu dilontarkan Cak Imin, ide perpanjangan masa jabatan presiden juga disuarakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Saat menyambangi Kampung Libo Jaya, Kabupaten Siak, Riau, dalam kapasitasnya selaku Menko Perekonomian, Airlangga menerima masukan dari para petani sawit yang menginginkan pemerintahan Jokowi berlanjut. Salah satu petani bahkan meminta Jokowi memimpin tiga periode.
Mendengar hal itu, Airlangga mengatakan akan menyampaikannya kepada para pimpinan parpol lain. “Karena kami, ketua umum parpol, memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat.”
Menurut sejumlah sumber kumparan, gagasan perpanjangan masa jabatan presiden sudah mencuat di Golkar sejak 2020 ketika wacana Jokowi tiga periode mulai ramai dibahas. Namun, kini mekanisme perpanjangan jabatan presiden dipilih melalui penundaan pemilu.
Alasan sejumlah elite Golkar setuju dengan perpanjangan masa jabatan Jokowi selama satu atau dua tahun, antara lain, karena mereka tidak sreg dengan pencapresan Airlangga Hartarto. Mereka menilai elektabilitas Airlangga stagnan, sulit menembus 5 persen. Pun, elektabilitas partai di bawah pimpinan Airlangga tidak melesat.
Maka, penundaan pemilu bisa jadi “solusi” untuk memberi napas tambahan bagi partai, agar elektabilitas Golkar dan Airlangga bisa sama-sama terdongkrak.
Sumber-sumber kumparan menyebut, sejumlah politikus Golkar aktif melobi sesama kader, sesama fraksi di parlemen, bahkan lintas fraksi, agar beroleh dukungan atas ide perpanjangan masa jabatan Jokowi selama 1–2 tahun.
Seperti PKB, banyak anggota Fraksi Golkar yang setuju pemilu ditunda karena alasan serupa: hemat ongkos pemilu dan perpanjangan jabatan di DPR.
Politikus Golkar yang aktif lobi kanan kiri itu adalah Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo, anggota Komisi IX DPR Melchias Markus Mekeng, dan Ketua Fraksi Golkar di MPR Idris Laena.
kumparan menghubungi Bamsoet dan Idris soal ini, namun keduanya menolak diwawancara. Sementara Mekeng enggan merinci persoalan ini, namun mengatakan bahwa Golkar terbuka terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden jika itu sesuai kehendak rakyat.
“Akan ada pembahasan internal, setelah itu berproses di parlemen sesuai konstitusi. Jadi kita lihat saja perkembangannya, apa rakyat ingin demikian,” kata Mekeng.
Selain itu, lanjutnya, Indonesia menuju perbaikan ekonomi pasca-pandemi, sehingga Golkar setuju jika untuk itu diperlukan perpanjangan jabatan presiden.
PAN Bergabung
Ibarat paduan suara, PAN ikut bernyanyi. Pada 25 Februari, sehari sesudah Cak Imin dan Airlangga bersuara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menggelar konferensi pers: PAN mendukung penundaan Pemilu 2024.
Menurut Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, sebelum konferensi pers, Zulhas mengajak bicara para pengurus DPP mengenai penundaan pemilu. Hasilnya: seluruh pengurus DPP sepakat dengan wacana tersebut.
Zulhas bahkan sudah berdiskusi dengan Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir.
“Ini kan masih sebatas wacana. Tentunya wacana berdasarkan konstitusi. Di era demokrasi, wacana kan boleh. Dulu wacana ganti presiden muncul sebelum waktunya, apakah melanggar konstitusi?” kata Viva, beretorika.
Menurutnya, dukungan PAN terhadap penundaan pemilu bukan atas permintaan Istana ataupun Luhut Pandjaitan.
Sejumlah sumber kumparan di lingkaran parpol koalisi Jokowi menyebut, kor penundaan pemilu oleh PKB, Golkar, dan PAN bukannya kebetulan. Ada strategi menggaungkan gagasan perpanjangan masa jabatan Jokowi melalui parpol, sebab hal itu mustahil dimulai dari pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden atas nama aspirasi pengusaha pada 31 Januari 2022, namun segera menuai hujan kritik.
Alih-alih pejabat eksekutif, legislator dianggap lebih tepat untuk mendorong penundaan pemilu—yang membutuhkan proses amandemen UUD 1945 yang hanya bisa diwujudkan melalui Sidang Umum MPR.
Jadi skenarionya kini: partai-partai menyuarakan penundaan pemilu, dan aspirasi ini dibawa ke MPR untuk diproses melalui amandemen UUD 1945.
Wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi selama satu atau dua tahun merupakan lanjutan dari gagasan “Jokowi tiga periode” yang bergaung sejak 2020. Bedanya, ide Jokowi tiga periode tak laku dijual ke parpol koalisi.
Sejumlah petinggi parpol koalisi memandang penundaan pemilu selama dua tahun lebih masuk akal karena berimplikasi pada perpanjangan jabatan para anggota DPR pula.
Penundaan pemilu juga dianggap sebagai jalan keluar alias win-win solution karena partai-partai belum menemukan capres kuat untuk diusung di 2024.
Pemerintah Jadi Dirigen?
Sejumlah menteri dan lingkar dekat Jokowi disinyalir terlibat dalam skenario penundaan pemilu. Lebih dari lima sumber kumparan di parpol koalisi menyebut nama Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan.
Mensesneg Pratikno juga disebut terlibat dalam menggodok wacana penundaan pemilu. Demikian pula dengan orang-orang lain di lingkaran Jokowi di Istana.
Ada beberapa elemen yang didekati untuk mendukung penundaan pemilu: parpol koalisi Jokowi, anggota DPR/MPR, kelompok relawan Jokowi, dan ormas.
Alasan penundaan yang disampaikan antara lain demi keberlanjutan program Jokowi, khususnya ibu kota baru; pentingnya menjaga momentum perbaikan ekonomi; dan efisiensi anggaran negara.
Luhut atau utusannya disebut aktif menjalin komunikasi dengan para ketua umum parpol yang duduk sebagai menteri di kabinet seperti Airlangga Hartarto, juga dengan sejumlah petinggi parpol seperti Zulkifli Hasan, untuk memuluskan skenario penundaan pemilu dengan mendukung perpanjangan jabatan Jokowi.
Anggota DPR/MPR juga didekati dalam berbagai pertemuan tertutup. Mereka diyakinkan bakal diuntungkan karena jabatannya otomatis ikut diperpanjang. Sistem bujuk-membujuk para legislator ini sudah seperti multilevel marketing.
“Ada salah satu elite di DPR diajak untuk turut mengajak yang lain,” kata Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustofa.
Ia enggan menyebut siapa elite yang ia maksud, namun mendengar banyak ajakan pertemuan untuk mendukung penundaan pemilu.
Senada, Wakil Ketua MPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid juga sering mendengar lobi-lobi serupa. Tapi, ajakan ini tak pernah singgah di PKS. “Mungkin karena mereka tahu sikap kami,” ujarnya.
Di luar DPR, kelompok relawan disebut didekati oleh eks tim pemenangan Jokowi saat Pilpres 2019, yang kini merupakan salah satu pejabat di Istana.
kumparan telah menghubungi jubir Luhut, Jodi Mahardi, namun belum direspons.
Staf khusus Mensesneg, Faldo Maldini, membantah keterlibatan pemerintah dalam rencana penundaan Pemilu 2024.
“Ini tidak ada hubungannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret,” kata Faldo, Senin (28/2).
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani juga menegaskan bahwa Jokowi konsisten menolak perpanjangan jabatan dan penundaan pemilu. “Pemilu masih tetap 14 Februari 2024,” kata Jaleswari.
Pun begitu, sejumlah petinggi partai koalisi pemerintah menyebut bahwa Jokowi tak melarang ketika orang-orang di lingkarannya bermanuver soal perpanjangan masa jabatan, termasuk dengan mendekati parpol.
Beberapa sumber mengatakan bahwa Jokowi mengantisipasi berbagai skenario: jika pemilu ditunda karena amandemen UUD gol di parlemen, atau bila pemilu tetap digelar 14 Februari 2024.
Jokowi, misalnya, meminta LAB 45, lembaga riset bentukan Andi Widjajanto —yang kini menjabat Gubernur Lemhannas—untuk mengkaji sejumlah skenario terkait Pemilu 2024.
Menurut Andi, timnya diminta membuat laporan berdasarkan big data soal bursa capres 2024, indeks kepuasan terhadap Jokowi, pemetaan pemilih, isu perempuan, hingga detail tahapan pemilu.
Laporan big data tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil survei berbagai lembaga yang dirilis ke publik untuk melihat siapa kandidat terkuat pengganti Jokowi kelak.
Andi dan timnya dua kali bertemu Jokowi untuk memaparkan laporan secara langsung di Istana Bogor, yaitu Oktober dan akhir Desember 2021. Namun, laporan tertulis disampaikan terus setiap bulan.
Berdasarkan analisis big data dan setelah membandingkannya dengan survei, ada tiga nama teratas dalam bursa capres yang dilaporkan ke Jokowi: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto.
Selain itu, Jokowi juga mendapat laporan soal elektabilitas dan sentimen calon lain seperti Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, dan Sandiaga Uno.
“Misal Airlangga sentimennya positif karena pengelolaan komunikasi publiknya bagus, sementara Ganjar exposure cenderung kecil karena dia gubernur, tak bisa main pada skup lebih luas, tapi laku karena komunikasinya bagus,” jelas Andi kepada kumparan, Kamis (3/3).
Sebelum jadwal pemilu ditetapkan, Andi diminta membuat kajian soal jadwal ideal pemilu. Misalnya, apa plus minus jika pilkada serentak 2024 dimajukan atau diundur. Lalu, apa konsekuensinya ke perubahan Undang-Undang.
LAB 45 juga pernah menyampaikan kajian kepada Jokowi soal amandemen konstitusi dan masa jabatan presiden. Kajian pertama soal ini dibuat sekitar April hingga Oktober 2021. Saat itu, tengah ramai wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
LAB 45 kemudian berinisiatif menganalisis data soal negara yang pernah melakukan amandemen konstitusi. Kesimpulannya: pada negara yang mengalami transisi demokrasi, amandemen berkontribusi positif karena mengadopsi nilai demokrasi.
Andi membantah kajian diminta khusus oleh Jokowi. Dalam kajian keduanya, LAB 45 melaporkan bahwa masa jabatan tidak berkorelasi dengan demokrasi. Namun, pembatasan masa jabatan adalah instrumen khas sistem presidensial.
LAB 45 juga menganalisis big data untuk memotret sentimen di medsos mengenai perbandingan konsolidasi demokrasi dan perpanjangan masa jabatan.
“Hasilnya: tidak ada amandemen, masa jabatan dibatasi, pemilu tetap lima tahun sekali. Sebanyak 80% [masyarakat] kontra perpanjangan [masa jabatan],” kata Andi.
Hasil kajian itu telah dilaporkan ke Jokowi pada Oktober 2021. Dan sampai saat ini LAB 45 tetap membuat laporan tiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan soal perpanjangan masa jabatan dan amandemen UUD 1945.
Hasil kajian selalu konsisten: cenderung menginginkan konsolidasi demokrasi.
Andi menegaskan, laporan yang disampaikan LAB 45 ke Jokowi tak terkait dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden yang sedang ramai. “Fokus utamanya lebih ke Pemilu 2024. Saya taat dengan sumpah yang disampaikan saat dilantik menjadi Gubernur Lemhannas, taat pada konstitusi.”
Penolakan dari Teuku Umar dan Hambalang
Jumat pagi (25/2), sehari usai Cak Imin menyatakan dukungan untuk menunda pemilu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bergegas menuju kediaman ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.
Sesampainya di sana, ia disuguhi ubi rebus dan teh hangat, dan langsung berkonsultasi tentang sikap partai di tengah kegaduhan wacana penundaan Pemilu 2024.
“Arahan Ibu Megawati, [hal itu] untuk dicermati, tapi sikap partai adalah taat pada konstitusi, bahwa masa jabatan dua periode,” kata Hasto pada kumparan.
Hasto menegaskan, Megawati menyatakan penundaan pemilu tak memiliki landasan hukum dan konstitusi. PDIP menilai wacana ini tak mungkin diproses di MPR melalui amandemen UUD 1945. Tak ada ruang untuk menunda pemilu.
PDIP pun yakin Jokowi konsisten menolak perpanjangan masa jabatan.
“Amandemen terkait konsepsi pola pembangunan semesta berencana (PPHN) saja Ibu Mega memutuskan untuk slowdown. Apalagi terkait perpanjangan jabatan yang menyentuh basis legalitas, legitimasi, dan konstitusional. Itu pasti akan menyentuh stabilitas politik,” kata Hasto.
NasDem juga menolak menunda pemilu. Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustopa menyatakan partainya bulat menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Ia pun ragu amandemen UUD 1945 bakal mulus di MPR.
“Syarat amandemen UUD harus 2/3 [anggota MPR] yang setuju. Kalau dilihat peta politiknya, ada 6 partai yang tidak mau menunda pemilu. Itu mayoritas,” kata Saan.
Gerindra bersikap serupa. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono menyatakan, “Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali”
Gerindra masih ingin Prabowo maju sebagai capres pada Pemilu 2024. Namun, sejumlah elite Gerindra juga didekati agar mendukung penundaan pemilu.
Sumber kumparan menyebut, Jokowi sedianya bertemu Prabowo di Hambalang pada 20 Februari untuk membahas penundaan pemilu. Namun, pertemuan itu batal dan diundur sepekan, dan sampai saat ini belum terlaksana.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai PDIP dan Jokowi bakal jadi penentu ditunda atau tidaknya Pemilu 2024.
“Secara kepartaian, bola liarnya ada di PDIP dan Presiden karena mereka pemimpin koalisi dan pemenang pemilu. Mereka yang bisa mengkonsolidasikan partai-partai,” kata Adi.
“Jika PDIP bisa menstabilkan partai-partai yang mendukung penundaan pemilu, saya kira selesai. PDIP bisa omong bahwa usul penundaan itu menabrak demokrasi dan bahaya bagi konsolidasi politik kita,” tutupnya.
