Menkes soal Vaksin Dijual: Vaksinasi Gotong Royong Tak Sesukses yang Dipikirkan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Vaksinasi Gotong Royong kini tengah menjadi sorotan usai menyediakan vaksin berbayar bagi individu, yang kemudian berujung ditunda. Padahal, dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 diatur vaksinasi gotong royong diberikan kepada karyawan yang pendanaannya ditanggung oleh badan hukum atau badan usaha.

Hal ini berarti vaksin corona yang semula disediakan perusahaan lewat vaksinasi gotong royong, kini bisa diakses oleh individu.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pelaksanaan vaksinasi gotong royong awalnya bertujuan mempercepat pelaksanaan vaksinasi yang dijalankan pemerintah.

"Vaksin Gotong Royong memang waktu itu dibuat karena prinsipnya pemerintah dinilai akan kurang gesit dibanding swasta. Yang kedua, vaksin Gotong Royong ini pure business to business, jadi dikelola BUMN Kimia Farma, produsennya kami enggak terlibat. Kemudian dijual juga Bio Farma waktu itu keputusannya lewat Kadin," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (13/7).

Sementara itu, Budi menyebut pemerintah hanya terlibat dalam pengawasan vaksinasi serta memastikan ketersediannya. Sementara negosiasi dilakukan oleh Kadin.

"Kenapa bisa? Karena awalnya kita memang mendorong vaksinasi swasta bisa cepat, jujur GDP kita paling besar di swasta. Perputaran ekonomi banyak di swasta. Jadi swasta harus bantu biar cepat," tutur dia.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Selasa (5/1/21). Foto: Dok. Kemendagri

Akan tetapi, Budi mengakui pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong di lapangan nyatanya tidak sesukses yang diperkirakan. Sehingga, muncul dorongan agar vaksin Gotong Royong dapat diakses secara individu.

"Ternyata jalannya enggak sebagus yang dipikirkan. Jadi ada ide dari teman-teman, gimana caranya supaya bisa sesuai rencana. Ya salah satu itu, ‘ya sudah individu aja karena perusahaan jalannya ribet’. Itu yang terjadi," ungkap Budi.

"Ya sudah kami Kemenkes gimana caranya daya ungkit pilar ketiga ini semua pemerintah TNI, Polri, swasta bisa bantu. Kalau kita enggak minta bantuan swasta maka akan sulit mengakselerasi," lanjut dia.

Kemenkes sebelumnya telah memastikan pelaksanaan vaksin berbayar ini tidak akan mengganggu vaksin program pemerintah. Sebab, mulai dari jenis vaksin, faskes, dan nakes akan berbeda.