Menkes: Vaksin yang Datang Setelah Sinovac dari Pfizer

Seorang anggota tim vaksinasi memegang botol berisi vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 di panti jompo Agaplesion Bethanien Sophienhaus di Berlin, Jerman, Minggu (27/12). Foto: Kay Nietfeld/Pool via Reuters

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pengadaan vaksin corona selain Sinovac. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin yang kemungkinan datang setelah Sinovac adalah Pfizer asal Amerika Serikat.

Menurutnya, vaksin ini sudah mengantongi izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dan masuk daftar yang direkomendasikan WHO. Sehingga, BPOM tinggal mengikutinya.

"Kemungkinan (vaksin yang datang selanjutnya) Pfizer karena Pfizer yang sudah tersedia, sudah dapat EUA, jadi mana yang tersedia duluan, dan itu ada di list WHO, dan itu harus disetujui BPOM, jadi itu prinsipnya secepat mungkin, jadi mengapa Sinovac duluan dan itu ada di WHO dan disetujui BPOM," ujar Budi Gunadi saat raker bersama Komisi IX DPR, Rabu (13/1).

"Saya rasa kemungkinan yang kedua Pfizer, karena Pfizer barangnya sudah ada sekarang, sudah dapat persetujuan dari FDA (Food and Drug Administration/BPOM Amerika Serikat) dan sekarang sedang dalam proses dengan BPOM (Indonesia)," imbuhnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Selain itu, pemerintah juga berencana mendatangkan vaksin AstraZeneca. Namun Budi Gunadi memastikan masih menunggu stok vaksin ini pada April mendatang.

"Yang AstraZeneca belum ada, mereka bilangnya April, kemudian sudah dapat approval dari MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) London," kata Budi Gunadi.

Ilustrasi vaksin corona Pfizer. Foto: Dado Ruvic/REUTERS

Budi Gunadi kemudian menjelaskan alasan pemerintah mendatangkan vaksin Sinovac pertama daripada jenis yang lain. Menurutnya, vaksin ini yang pertama kali masuk daftar WHO dan akhirnya mendapat izin BPOM.

"Kriteria yang kita ambil adalah yang ada duluan, sudah masuk di list WHO dan disetujui BPOM, karena ini butuh kecepatan itu pertimbangannya, setiap hari (korban) meninggal, kemarin berapa 300 ya, jadi the more we delay, the more people die, jadi memang prioritasnya ke situ," pungkasnya.