Menkes: Vaksinasi Mandiri Percepat Suplai Vaksin, yang Penting Rakyat Gratis

28 Februari 2021 12:22 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan pemerintah bakal menerapkan vaksinasi mandiri. Skema ini membebaskan perusahaan untuk membeli vaksin nonsubsidi (selain Sinovac) dan wajib digratiskan kepada seluruh karyawan.
ADVERTISEMENT
Budi mengakui, pemerintah tidak bisa mencapai target vaksinasi sendirian. Untuk itu, diperlukan kerja sama dengan pihak swasta dalam skema vaksinasi mandiri atau vaksin gotong royong.
"Tujuannya itu tadi, untuk mempercepat. Kenapa? Karena masalahnya kan di supply vaksin, siapa tahu dari swasta bisa mendapatkan lebih cepat," ujar Budi dalam acara vaksinasi penyedia layanan publik di Bali, Minggu (28/2).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/2). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
Terlebih, kata Budi, Presiden Jokowi menargetkan Indonesia bisa memvaksinasi 181,5 juta penduduk dalam 1 tahun. Oleh karena itu, vaksinasi mandiri bagi perusahaan sangat berguna untuk mempercepat proses.
"[Sedangkan] kita baru dapat supply-nya 15 bulan. Nah, yang penting apa prinsipnya? ini harus gratis diberikan ke semua rakyat," tutur Budi.
"Jadi tetap yang namanya vaksin gotong royong itu sumbernya adalah perusahaan, mereka mencarikan vaksinnya, harus gratis untuk seluruh karyawan, karyawati dan keluarga," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Budi mengingatkan, merek vaksin yang dibeli perusahaan tidak boleh sama dengan vaksin yang digratiskan dan diprioritaskan pemerintah. Tujuannya agar tidak terjadi persaingan dan perebutan suplai.
"Jadi dipastikan ini adalah suplai tambahan dari sumber-sumber produsen vaksin di seluruh dunia di luar, yang 4 yang sudah pemerintah sudah dapatkan," ungkap Budi.
Wapres Ma'ruf Amin bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau vaksinasi massal untuk para atlet. Foto: Setwapres
"Saya percaya semua teman-teman swasta vaksin itu bukan for business, ini adalah social activities dan teman teman swasta itu sangat paham. Karena itu saya ingin melakukan bersama-sama karena kalau kita bisa sukses yang dapat manfaat kita semua juga," pungkasnya.
Sebelumnya, Budi memastikan hingga kini masih belum menetapkan harga batas atas dan bawah vaksin corona untuk vaksinasi mandiri perusahaan. Hal ini dikarenakan PT Bio Farma selaku importir tunggal yang ditunjuk Kemenkes belum menemukan produsen vaksin yang cocok untuk digunakan pada vaksinasi mandiri.
ADVERTISEMENT
Harga vaksin corona untuk vaksinasi mandiri baru akan ditetapkan setelah ada pertemuan antara pihak Bio Farma dengan produsen vaksin.