Menko PMK Gelar Rapat Tanggap Darurat Bencana: Pemerintah Satukan Kekuatan

Menko PMK Muhadjir Effendy saat rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian terkait penyaluran dana bantuan. Foto: Humas Kemenko PMK

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menggelar rapat koordinasi tingkat menteri pada Minggu (17/1).

Rapat membahas tanggap darurat bencana menyusul sejumlah peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2021. Mulai dari banjir di Kalsel, gempa bumi di Sulbar, longsor di Sumedang hingga longsor dan banjir di Manado.

Muhadjir mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menyatukan kekuatan dan dukungan dari kementerian/lembaga, khususnya yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK.

"Untuk sementara kita akan fokus di tanggap darurat, baik terlibat langsung maupun tidak. Penanganan juga akan terus dilakukan sambil kita petakan kekuatan dukungan dari masing-masing K/L apa yang bisa kita lakukan," kata Muhadjir dalam keterangannya.

Muhadjir sudah meminta BNPB terus memperbarui pemetaan terhadap kondisi di lapangan. Selanjutnya, segala kebutuhan yang diperlukan di lapangan dapat segera dikoordinasikan ke kementerian/lembaga.

Namun, berkaca dari penanganan bencana sebelumnya, Muhadjir berharap kebutuhan khusus bagi pengungsi perempuan, anak dan lanjut usia dapat lebih diperhatikan.

"Mohon keterlibatan KPPPA diperkuat, lalu BNPB setelah mengumpulkan informasi dari K/L agar dijelaskan pola komando di lapangan seperti apa termasuk apa saja yang dibutuhkan selama masa tanggap bencana," ucap Muhadjir.

Proses evakuasi di RS Mitra Manakarra oleh Polisi, BPBD Mamuju, Dinkes Mamuju, Pemuda pancasila. Foto: Awal Dion/Sulbar Kini

Lebih lanjut, eks Mendikbud itu meminta tahap rehabilitasi dan rekonstruksi segera disiapkan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Mulai dari Kementerian BUMN hingga Kementerian PUPR.

"Pada lain sisi, K/L seperti Kemenkes, Kemensos, KPPPA, Kemendikbud, Kemenag, dan BNPB juga sudah melakukan upaya tanggap darurat di lapangan. Misalnya Kemenkes telah menyiapkan 25 ambulans, 4 tenda, peralatan dan obat-obatan orthopedi dan logistik kesehatan di posko bencana Sulawesi Barat," jelas Muhadjir.

"Selain itu, KPPPA juga sudah menurunkan bantuan khususnya berbagai kebutuhan bagi perempuan, anak, dan lansia di lima titik lokasi bencana termasuk yang terbaru yaitu bencana di Manado, Sulawesi Utara," tambah dia.

Proses evakuasi lanjutan korban longsor di Desa Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Foto: Humas SAR Bandung

Sementara Sestama BNPB, Harmensyah, menyebut rentetan bencana alam di Kalsel, Sumedang dan Manado tidak lepas dari campur tangan manusia.

Misalnya, bencana longsor di Kabupaten Sumedang akibat pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

"Banjir-banjir ini kan sebenarnya ulah manusia. Di puncak bukit dibangun rumah yang begitu besar sementara lingkungan tidak dikelola dengan baik. Kalau tidak ingin bencana ini berulang, yang di hulu harusnya diperhatikan betul, fungsi lahannya harus dikembalikan," ucap Harmensyah.