kumparan
30 Oktober 2019 18:04

Menko PMK: Hak Veto Bisa Meringankan Beban Kerja Jokowi

PTR, Menko PMK Muhadjir Effendy, Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 91
Menko PMK Muhadjir Effendy memimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 91 di Lapangan Parkir Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019). Foto: Irfan Adi Saputra
Presiden Joko Widodo memberikan kewenangan hak veto kepada seluruh menteri koordinator untuk menganulir kebijakan menteri yang tidak sejalan dengan pemerintah. Menurut Menko PMK Muhadjir Effendi hak istimewa itu bisa memudahkan kerja Jokowi.
ADVERTISEMENT
"Menurut saya juga bisa meringankan beban Pak Presiden karena sebelumnya, semua urusan itu harus sampai ke tangan presiden. Itu kalau bisa, sudah bisa diatasi di tingkat kemenko dulu," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10).
"Kemungkinan, sekarang akan berlapis. Presiden, lewat menko dulu, kemudian menko ke menteri-menteri di bawah koordinasinya," imbuhnya.
Menko PMK Muhadjir Effendy, Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 91
Menko PMK Muhadjir Effendy memimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 91 di Lapangan Parkir Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019). Foto: Irfan Adi Saputra
Hak tersebut, menurutnya, bisa memberikan kekuatan tersendiri bagi para menko. Sehingga, koordinasi kebijakan yang dikeluarkan para menteri bisa tetap satu arahan.
"Kalau bayangan saya, kan jadi selama ini antara menteri dengan presiden bisa langsung. Sehingga, posisi kemenko kadang-kadang tidak cukup punya kekuatan untuk bisa mengkoordinir," ucap Muhadjir.
Menteri Koordinasi di Kabinet Indonesia Maju tersebut bertugas mengawasi langsung kementerian teknis di bawahnya. Dengan fungsi dan tugas ini, para Menko diberi kewenangan mengintervensi menteri teknis di bawahnya, termasuk mem-veto kebijakan.
ADVERTISEMENT
Hak veto tersebut baru bisa dikeluarkan jika ada kebijakan menteri yang bertentangan dengan sikap pemerintah. Namun, sebelum mengeluarkan veto, para Menko harus melaporkannya terlebih dahulu ke Presiden Jokowi.
Di Kabinet Indonesia Maju, ada empat Menko yang bertugas membawahi 30 kementerian. Keempat Menko tersebut adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko PMK Muhadjir Effendy.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan