News
·
3 Mei 2021 12:51

Menko PMK Sebut Bahasa yang Beragam Jadi Tantangan Pembangunan di Papua

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Menko PMK Sebut Bahasa yang Beragam Jadi Tantangan Pembangunan di Papua (301163)
searchPerbesar
Menko PMK Muhadjir Effendy saat rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian terkait penyaluran dana bantuan. Foto: Humas Kemenko PMK
Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan salah satu penghambat pembangunan di Papua adalah bahasa. Ia mengatakan, beragamnya bahasa daerah hingga dialek yang berkembang di setiap distrik di Papua kerap jadi penghalang tak hanya bagi pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah untuk mengerti keinginan warganya.
ADVERTISEMENT
"Program pengelolaan kekayaan bahasa di tanah Papua ini juga problem kita. Di Papua ini begitu banyak bahasa ratusan bahasa, kemudian satu sama lain juga. Bahkan dalam satu antardistrik saja bisa punya bahasa yang berbeda," ungkap Muhadjir dalam acara peluncuran website dokumentasi Papua oleh LIPI, Senin (3/5).
Permasalahan soal bahasa itu pun dialami sendiri oleh Muhadjir dalam kunjungannya ke Kabupaten Pegunungan Bintang. Usai meresmikan SMP di sana bersama bupati setempat, Muhadjir mengaku rombongannya sempat diadang warga yang berdemo.
Alih-alih menenangkan dan menampung aspirasi masyarakat yang mencegat rombongannya saat itu, Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang menemui para pendemo. Setelah menemui para pendemo, diketahui para pendemo meminta pembuatan jalan. Namun, Muhadjir ragu dengan penjelasan bupati saat itu.
Menko PMK Sebut Bahasa yang Beragam Jadi Tantangan Pembangunan di Papua (301164)
searchPerbesar
Mendikbud Muhadjir Effendy saat berbicara dengan siswa di SD Negeri Inpres Kemiri, Jayapura, Papua. Foto: Darin Atiandina/kumparan
"Feeling saya sebetulnya tidak nyambung bahasa antara Pak Bupati dengan masyarakat itu. Setelah Pak Bupati masuk di mobil, saya tanya, 'Pak Bupati, itu tadi masyarakat tadi apa minta apa?'. [Dijawab] 'Biasa, Pak Menteri, mereka minta jalan. Itu biasanya begitu kalau sudah kita bangunkan sekolah begini, kemudian dia biasanya kemudian minta segera dibuatkan jalan'," cerita Muhadjir.
ADVERTISEMENT
Muhadjir kemudian kembali mengkonfirmasi apa yang sebenarnya diminta para pendemo. Singkat cerita, bupati mengakui tak memahami betul apa yang disampaikan warga karena ada tujuh bahasa dan dialek berbeda yang umum digunakan di wilayah itu.
Muhadjir mengatakan, bupati hanya mengira-ngira apa yang sebenarnya diminta warganya. Karena menurut si bupati, setelah pemerintah pusat membangun fasilitas di wilayah tertentu, biasanya jalan adalah fasilitas pendukung yang kerap diminta oleh warga.
"Jadi Pak Bupati pun main kira-kira ketika menghadapi warganya dan ini pengalaman saya tidak omong kosong. Saya turun sendiri jadi Pak Bupati enggak paham, ada yang saya pahami karena itu kebetulan ada yang satu suku dengan saya, tapi sebagian besar saya tidak paham [begitu kata bupati]," ungkap Muhadjir.
ADVERTISEMENT
Atas dasar itulah, Muhadjir mengusulkan agar ada kesepakatan yang dapat dibuat terkait penggunaan bahasa sehari-hari di wilayah Papua di samping penggunaan bahasa Indonesia. Tak hanya memudahkan untuk berkomunikasi, kesamaan bahasa dianggap dapat memudahkan pemimpin daerah dapat dengan cepat menyerap aspirasi warganya.
"Jadi ini adalah problem. Karena itu saya sebetulnya pernah mengusulkan sebaiknya ada bahasa utama kalau bisa di Papua itu yang kemudian disepakati oleh seluruh warga. Mungkin tidak harus satu, tapi mungkin dua atau tiga bahasa utama yang digunakan sehingga komunikasi antar warga itu juga bisa dibangun lebih baik. Karena menurut saya salah satu masalah yang ada di Papua adalah masalah bahasa," kata Muhadjir.
"Bagaimana supaya ada bahasa utama yang bisa menjadi bahasa mereka semua dan tapi menurut saya juga ada untungnya karena bahasa Indonesia betul-betul menjadi bahasa resmi dan digunakan oleh hampir semua warga Papua mulai dari yang paling bawah maupun paling atas. Tentu saja dengan keterbatasan yang dimilikinya," tutupnya.
ADVERTISEMENT