News
·
17 Mei 2021 0:27

Menko PMK Tinjau Bakauheni: Pemudik yang Menyeberang Harus Bebas COVID

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Menko PMK Tinjau Bakauheni: Pemudik yang Menyeberang Harus Bebas COVID (313360)
searchPerbesar
Pengendara motor melintas di depan pintu penjualan tiket kapal di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung, Sabtu (8/5/2021). Foto: Ardiansyah/ANTARA FOTO
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berkunjung ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Minggu (16/5). Kunjungan Muhadjir itu untuk melihat secara langsung pengendalian arus balik mudik lebaran.
ADVERTISEMENT
Selain itu, kunjungan itu juga dimaksudkan untuk melihat kesiapan petugas melakukan screening para pemudik agar dipastikan bebas COVID-19.
Dalam kunjungannya itu, Muhadjir ditemani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sekaligus berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam Provinsi Lampung, Sekjen Kemenhub Djoko Sasono, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, dan Dirut ASDP Ira Puspadewi.
Dalam koordinasinya itu, Muhadjir mendapatkan laporan dan informasi terkait antisipasi dan penanganan arus transportasi dari Pulau Sumatera ke Jawa.
"Sangat penting diperiksa mulai dari daerah, dan itu perlu koordinasi dengan Polda, Kodam, Polres, Danrem. Itu betul-betul menjadi kunci. Upayakan yang berangkat itu benar-benar sehat," kata Muhadjir, Minggu (16/5).
Menko PMK Tinjau Bakauheni: Pemudik yang Menyeberang Harus Bebas COVID (313361)
searchPerbesar
Menko PMK Muhadjir Effendy berkunjung ke shelter COVID-19 Gose milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul di Jalan Urip Sumoharjo, Kabupaten Bantul, Kamis (18/2). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
Di kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, sebanyak 440 ribu orang diperkirakan akan kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni.
ADVERTISEMENT
Untuk menghindari kerumunan di Pelabuhan Bakauheni, Budi meminta agar masyarakat yang akan menyeberang ke Jawa untuk melakukan swab antigen di daerah asal keberangkatannya.
"Kalau dia dari Sumatera Barat ya di Sumatera Barat, dari Aceh ya di Aceh. Kalau dari Sumatera Selatan ya di Sumatera Selatan. Karena kita menghindari penumpukan di sini," ujar Budi.
Ia berharap seluruh Pemda di wilayah Sumatera dapat berkoordinasi bersama dengan TNI dan Polri untuk menginformasikan kepada masyarakat yang akan menyeberang ke Jawa untuk mempersiapkan swab antigen sebagai syarat untuk menyeberang agar tidak terhambat dalam perjalanannya.
Usai meninjau Pelabuhan Bakauheni, Menko PMK dan Menhub melanjutkan perjalanan ke Posko Balonggandu, Karawang, Jawa Barat. Keduanya turut didampingi Bupati Karawang Cellica Nurachadiana.
ADVERTISEMENT
Di lokasi tersebut, Muhadjir melihat proses screening dan tes COVID-19 secara acak bagi masyarakat yang akan masuk ke wilayah Jabodetabek. Menurutnya, proses uji acak yang dilakukan sudah berjalan sangat baik.
"Saya sangat mengapresiasi para pengguna jalan yang dengan sukarela mendaftarkan diri untuk dites status kesehatannya. Saya juga mengapresiasi tenaga kesehatan yang sudah melakukan pengecekan kesehatan dengan baik," ujar Muhadjir.
Menko PMK Tinjau Bakauheni: Pemudik yang Menyeberang Harus Bebas COVID (313362)
searchPerbesar
Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi saat meninjau Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Kamis (29/10). Foto: Kemenhub RI
Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, pergerakan orang yang kembali ke Jabodetabek masih belum signifikan. Baik melalui Pelabuhan Bakauheni atau melalui jalur Balonggadu, Karawang. Menurutnya secara kuantitatif pergerakan orang pada hari terakhir libur lebaran ini masih di bawah 60 persen.
Menurut Budi, hal ini disebabkan adanya penundaan dari pemudik sampai masa larangan mudik berakhir.
ADVERTISEMENT
"Mengingat masa peniadaan mudik berakhir di esok hari, dan lusa tidak ada lagi peniadaan mudik. Kita harus tetap melakukan pengetatan," jelas Budi.
"Saya sudah menugaskan pak Dirjen Perhubungan Darat untuk melakukan koordinasi dengan Kakorlantas Polri apa saja kebijakan yang akan diambil. Karena masih masyarakat yang di luar daerah," pungkasnya.