Menko PMK Usul Biaya Sertifikasi Pranikah Ditanggung APBN

22 Desember 2019 21:35 WIB
comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menko PMK Muhadjir Effendy usai menghadiri acara puncak Peringatan Hari Ibu ke 91 di Kawasan Kota Lama, Semarang. Foto:  Afiati Tsalitsati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menko PMK Muhadjir Effendy usai menghadiri acara puncak Peringatan Hari Ibu ke 91 di Kawasan Kota Lama, Semarang. Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan
ADVERTISEMENT
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta masyarakat tak khawatir dengan rencana program sertifikasi pranikah. Sebab, menurut Muhadjir, ia sudah meminta agar biaya sertifikasi pranikah ditanggung oleh negara.
ADVERTISEMENT
"Saya sudah meminta untuk dialokasikan khusus dari APBN, jadi nanti tidak membebani calon pengantin," kata Muhadjir di puncak peringatan Hari Ibu ke-91 di Kawasan Kota Lama, Semarang, Minggu (22/12).
Menko PMK Muhadjir Effendy usai menghadiri acara puncak Peringatan Hari Ibu ke 91 di Kawasan Kota Lama, Semarang. Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan
Muhadjir menjelaskan, selama ini Kementerian Agama hanya mengandalkan anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak dari calon pengantin untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan. Sehingga, ia mengusulkan, agar ada alokasi khusus untuk hal ini.
"Ini yang perlu dicatat, jangan sampai saya di-bully, katanya nanti mahal, enggak ada, ini (kelas pranikah) enggak ada pembayaran," tegas Muhadjir.
"Negara wajib memastikan bahwa calon rumah tangga itu memang siap untuk rumah tangga secara sehat, baik moril maupun maupun finansial, itu melalui pranikah," imbuhnya.
Selain itu, menurut Muhadjir, ia juga akan menggandeng pihak Kementerian Koperasi dan UMKM untuk membantu calon pasangan yang belum memiliki pekerjaan. Sehingga, pasangan itu akan diajari cara berwirausaha hingga dibantu dengan KUR.
ADVERTISEMENT
"Kemudian kalau calon pengantin ini belum punya keahlian tertentu penganggur, maka dia juga bisa mengakses kartu pra kerja untuk mendapatkan pelatihan gratis dibayar dari kartu pra kerja itu," jelasnya.
Ia menyebut, tidak ada kata lulus dan tidak lulus dalam sertifikasi pranikah. Muhadjir juga menjelaskan, sekolah pranikah ini juga akan disesuaikan dengan kondisi pasangan tersebut.
"Kalau memang keluarga itu dilihat secara ekonomi sudah siap ya kita tidak akan intervensi lebih jauh. Kalau misalnya calon manten itu dokter ya sudah tidak perlu intervensi dalam hal bimbingan kesehatan reproduksi kan dia juga sudah jauh lebih ahli. Kalau calon manten yaitu ustad ya tidak usah ikut bimbingan tentang keagamaan," tutupnya.