Menlu Retno: Utusan Khusus untuk Myanmar Harus Segera Ditunjuk

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (13/1). Foto: Dok. Kementerian Luar Negeri

Indonesia menekankan utusan khusus untuk Myanmar harus segera ditunjuk. Sampai saat ini kondisi Myanmar usai kudeta masih jauh dari kata kondusif.

Permintaan tersebut disampaikan saat pertemuan Menlu negara anggota ASEAN di Chongqing, China, Senin (7/6/2021). Retno menegaskan, penunjukan utusan khusus adalah amanat ASEAN Leaders Meeting (ALM) di Jakarta, April 2021 lalu.

"Yang saya sampaikan dalam mengenai penunjukan Special Envoy. Penunjukan Special Envoy harus segera dilakukan," ucap Retno dalam keterangan pers virtual.

Presiden Joko Widodo tiba di Sekretariat ASEAN, Jakarta, untuk hadiri pertemuan ASEAN Leaders Meeting (ALM), Sabtu (24/4). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Terkait siapa yang pantas untuk menjadi utusan khusus harus memenuhi beberapa syarat. Selain itu, utusan khusus mesti dibekali pedoman jelas dalam menjalankan tugas.

"Special envoy harus dibekali policy guidance yang jelas sesuai mandat dari 5 Point of Consensus," kata Retno. Lima Konsensus merupakan hasil ALM di Jakarta.

"Special Envoy harus mendapatkan akses untuk dapat berbicara dan ini tentunya memerlukan komitmen dari Militer Myanmar," sambung dia.

Retno pun menegaskan, jika komunikasi tidak dibuka oleh militer Myanmar maka misi utusan khusus akan menemui kegagalan.

"Karena tanpa dapat melakukan komunikasi dengan semua pihak, maka akan sulit bagi special envoy untuk menjalankan tugasnya," ucapnya.

Sejak 1 Februari 2021, Myanmar jatuh ke jurang krisis keamanan dan politik. Penyebab krisis adalah kudeta militer terhadap pemerintahan sipil.

Kudeta berujung krisis menyebabkan hampir 800 warga Myanmar kehilangan nyawa. Apa yang terjadi di Myanmar mengundang kecaman dunia.

Beberapa negara Barat, seperti Inggris hingga Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar.