Menristek Bicara Skenario Penyaluran Vaksin Virus Corona

Menteri Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (5/11). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro mengatakan suatu skema tertentu harus disiapkan pemerintah dalam proses penyaluran vaksin virus COVID-19.

Bila vaksin berhasil ditemukan peneliti, kata Bambang, akan jadi tugas pemerintah selanjutnya dalam menyalurkannya ke warga masyarakat agar mereka dapat kebal dari ancaman virus ini.

Skema pembiayaan yang berkeadilan, menurut Bambang, harus sudah dipikirkan oleh pemerintah sejak vaksin belum ditemukan saat ini.

Hal itu baik untuk memastikan sehingga tak ada anggapan hanya mereka yang memiliki uang yang dapat terbebas dari ancaman virus.

"Jadi menurut saya nanti harus ada skema di mana pemerintah ikut terlibat. Tapi sampai saat ini belum ada pembicaraan apakah akan digratiskan atau seperti apa, tapi yang pasti harus ada keterlibatan pemerintah," ujar Bambang dalam pernyataan di acara live corona update bersama kumparan, Jumat (8/5).

Menteri Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (5/11). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Pandemi ini akan berakhir dan tidak akan menjadi ancaman kalau vaksin sudah ditemukan dan kalau vaksinnya harus beli berarti orang yang bisa selamat itu kan berarti dipilih-pilih hanya yang sanggup. Jadi menurut saya nanti harus ada skema di mana pemerintah ikut terlibat," sambungnya.

Meski belum dipetakan jalur pendistribusiannya, kata Bambang, nantinya dimungkinkan adanya dua skema yakni jalur subsidi penuh hingga subsidi silang bagi warga yang ekonominya di bawah rata-rata.

"Nah keterlibatan pemerintah kan bisa katakan antara 50 sampai 100 persen. Kalau 100 persen berarti gratis semua, nah kalau 50 persen berarti bisa misalkan kelompok yang sanggup itu membayar dan kelompok yang tak mampu itu yang disubsidi. Intinya itu harus ada keterlibatan pemerintah," ucap Bambang.

Setelah skema pembiayaan dan penyaluran vaksin ditentukan, lantas golongan mana saja yang diutamakan untuk mendapatkan vaksin itu pertama kali?

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pihak Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, kata Bambang, hal itu masih bergantung pada seberapa banyak jumlah vaksin yang dapat diproduksi tiap harinya.

Namun ia memastikan dibutuhkan dana hingga puluhan triliun bagi pemerintah nantinya dalam proses pengadaan hingga pendistribusian virus tersebut ke masyarakat luas.

"Katakan yang divaksin separuh dari jumlah penduduk berarti kan 130 jutaan yang harus divaksin, nah sekali vaksin itu butuh 2 ampul ya sekali vaksin, berarti ya harus produksi 260 juta ampul," kata Bambang.

"Waktu itu keluar angka sampai puluhan triliun memang untuk pengadaan dan distribusi vaksin," tutupnya.

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona).

***

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.