Mensos Pastikan Percepatan Penyaluran Bansos Tercapai

15 November 2019 23:51 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Sosial Juliari P. Batubara di pembukaan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Tahun 2019 di Denpasar. Foto: Dok. Kementerian Sosial
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Sosial Juliari P. Batubara di pembukaan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Tahun 2019 di Denpasar. Foto: Dok. Kementerian Sosial
ADVERTISEMENT
Menteri Sosial Juliari P Batubara ingin memastikan percepatan realisasi penyaluran bantuan sosial tahun 2019 berjalan baik. Dalam pembukaan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Direktorat Pangan Fakir Miskin Wilayah II 2019, Juliari menyebut kesuksesan penyaluran bansos harus melibatkan seluruh pihak, termasuk pemda.
ADVERTISEMENT
"Jika bantuan telah terealisasi harapannya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat merasakan manfaatnya. Di sini peran pemda sangat penting agar realisasi penyaluran bansos berjalan baik," kata Juliari saat membuka acara di Bali, Jumat (15/11).
Juliari menyebut, Pemda bertugas berkoordinasi dengan dinas sosial, Bulog, dan Himbara untuk menyalurkan bantuan sosial. Tak hanya itu, penyaluran bansos juga bisa dilakukan dengan berkoordinasi dengan perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Menteri Sosial Juliari P. Batubara di pembukaan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Tahun 2019 di Denpasar. Foto: Dok. Kementerian Sosial
Selain berkoordinasi dan bersinergi, menurutnya, pemda juga berperan penting dalam melalukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial di daerah masing-masing. Sehingga, bantuan sosial yang diberikan bisa semakin tepat sasaran.
"Data yang tepat akan menjamin terwujudnya ketepatan dan kesesuaian penyaluran bansos kepada penerima manfaat," tuturnya.
Sedangkan peran Pemda yang ketiga, kata Juliari, adalah mendorong penerimaan bansos, terutama Kelompok Usaha Bersama (KUBE) agar menuju ke arah kemandirian dalam berwirausaha. Salah satunya dengan memberikan pendampingan usaha.
ADVERTISEMENT
"Karena kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usahanya bukan hanya karena kurangnya modal, tapi karena kurangnya keterampilan dan kelemahan dalam manajemen usahanya, serta pangsa pasar yang terbatas," ucap Juliari.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara di pembukaan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Tahun 2019 di Denpasar. Foto: Dok. Kementerian Sosial
Dalam acara tersebut, Juliari juga menyerahkan secara simbolis bantuan KUBE kepada sejumlah provinsi sebesar total Rp 118,45 miliar. Provinsi tersebut di antaranya adalah Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Pandeglang, Jawa Tengah, DIY, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung menyebut evaluasi ini digelar agar informasi tentang masalah penyaluran bantuan sosial bisa diketahui. Sehingga, bisa langsung dicari solusinya bersama-sama.
Acara ini juga dihadiri oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Kepala Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial Syahabuddin, Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II I Wayan Wirawan, dan para pejabat di lingkungan Kemensos.
ADVERTISEMENT