Mensos soal Bayar Rp 500 M demi Jadi Menteri: Rp 500 Ribu Saja Tidak

Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (23/10/2019). Foto: AFP/Adek Berry

Menteri Sosial Juliari P Batubara membantah isu yang dilontarkan Ketum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, soal menyetor Rp 500 miliar untuk jadi menteri Jokowi. Kader PDIP ini kemudian menceritakan cerita penunjukannya menjadi menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.

Menurut dia, tak ada yang berbeda dari cerita penunjukannya tersebut, sama seperti penunjukan menteri-menteri lainnya.

"Kembali lagi kalau cerita saya jadi Mensos, ya hampir sama lah dengan teman-teman lain. Diinfokan lah kemudian dipanggil, besok dilantik kurang lebih seperti itu," kata Juliari dalam Forum Silaturahmi dan Dialog bersama perwakilan media di Hotel Aryaduta," Jakarta, Jumat (29/11).

Selama proses itu, dia menegaskan tak ada lobi-lobi politik. Apalagi, syarat yang mengharuskan para calon menteri saat itu untuk membayar sekitar Rp 500 milliar ke parpol.

Menteri Sosial Juliari P Batubara pada Rakor Kelembagaan, SDM Perangkat Daerah Urusan Sosial dan Pengelola Kepegawaian di lingkungan Kemensos RI, Rabu (27/11). Foto: Dok. Kemensos

"Saya juga enggak pernah bercita-cita jadi menteri. Saya enggak pernah melakukan lobi-lobi jadi menteri. Bahkan ada yang bilang katanya ini Rp 500 milliar, saya bilang saya bayar Rp 500 ribu aja enggak," ujarnya.

"Kalau saya punya uang Rp 500 miliar, cash Rp 500 miliar, kalau saya taruh di bank ya mungkin bisa (jadi) tiga kali lipat itu. Itu enggak ada," lanjutnya.

Setelah dilantik, Juliari mengatakan salah satu tugas utamanya adalah membantu Jokowi dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Dia berjanji akan memaksimalkan kerjanya agar bisa memenuhi target-target yang sudah ditentukan.

"Memang pesan khusus presiden tentunya saya memimpin Kemensos, membantu Presiden untuk menekan angka kemiskinan. Tentunya dengan cara cara yang sudah menjadi program unggulan selama ini dan cara-cara baru," ujarnya.

"Cara yang belum optimal bisa kita optimalkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Humphrey pernah menyebut ada menteri yang harus menyetorkan dana sebesar Rp 500 M ke parpol untuk masuk dalam kabinet Jokowi. Namun, ia enggan menyebut siapa menteri yang dimaksud.