kumparan
search-gray
News1 Agustus 2019 14:04

Menteri Desa: Banyak Transmigran Belum Mendapatkan Sertifikat Tanah

Konten Redaksi kumparan
Mendes Sebut Potensi Pendapatan Kampung Bola Internasional Di Bali Rp 7 Milar per Bulan
Menteri Desa tertinggal, Eko Putro Sanjojo di Kampung Bola, Bali. Foto: Denita BR Matondang/kumparan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyoroti ada sejumlah kendala yang saat ini dihadapi pemerintah dalam program transmigrasi. Beberapa di antaranya terkait sertifikasi tanah.
ADVERTISEMENT
Kendala tersebut muncul lantaran tanah yang dimiliki masyarakat yang kerap berpindah tangan di wilayah tujuan transmigrasi. Hal tersebut menyebabkan pemerintah perlu menelusuri ulang terkait kepemilikan tanah tersebut.
"Di masa lalu transmigrasi masih menyisakan banyak masalah terutama sertifikasi tanah. Banyak transmigran sejak tahun '71 masih belum mendapatkan sertifikat tanah sampai 2014," kata Eko di Rakornas Transmigrasi di Hotel Sultan, Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (1/7).
"Dengan program pemerintah, dengan adanya TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), sebagian besar dari masalah sertifikat berhasil diberikan kepada masyarakat. Sisanya masih mendapat kesulitan karena tanah berpindah tangan berganti-ganti, sehingga harus di-trace lagi supaya tidak menimbulkan konflik di masa yang akan datang," jelas Eko.
Eko mengatakan di periode pemerintah Jokowi-JK, telah terbangun ratusan kawasan transmigrasi dan kawasan perkotaan baru. Hal tersebut membuat perekonomian di wilayah baru tersebut meningkat.
ADVERTISEMENT
"Yang paling banyak membantu adalah Kementerian PUPR dan Kementan. Dengan terbangunnya 140 kawasan transmigrasi sebagai sumber kawasan nasional dan terbentuknya 20 kawasan perkotaan baru yang sudah mengembangkan industri pasca panen, perdagangan lebih masif," jelas Eko.
Pihaknya juga bekerja sama dengan swasta dalam mempercepat pembangunan di kawasan transmigrasi. Hal tersebut dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk di wilayah.
Ia mencontohkan pembangunan di wilayah Melolo di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah memiliki tanah transmigrasi ratusan ribu hektare. Pemerintah kemudian menggandeng swasta untuk berinvestasi membangun embung dan pabrik gula, total investasi sebesar Rp 4 triliun.
"Penduduk di daerah transmigran tersebut sekarang pendapatannya antara Rp 40-85 juta per tahun. Sebagian besar dibiayai tanpa APBN. Pemerintah pusat hanya dibantu Pak Menteri PU membangun jalan lokasi ke pelabuhan, dibantu Menteri BUMN bangun pelabuhan melalui Pelindo 3, dan bibit dibantu Pak Mentan," kata Eko.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
sosmed-whatsapp-white
sosmed-facebook-white
sosmed-twitter-white
sosmed-line-white