Menteri Pendidikan Polandia Dukung UU Anti-LGBT Hungaria: Harus Kita Contoh!

Ilustrasi Parade LGBT. Foto: REUTERS/Tyrone Siu

Di tengah kecaman Uni Eropa atas Undang-undang anti-LGBT Hungaria, Menteri Pendidikan Polandia menyatakan dukungannya terhadap UU kontroversial tersebut pada Senin (28/6).

UU tersebut melarang sekolah di Hungaria menyebarkan materi pelajaran yang dianggap mempromosikan homoseksualitas.

Dalam sebuah wawancara yang dirilis oleh surat kabar mingguan Polandia, Sieci, Menteri Pendidikan Przemysław Czarnek memuji isi dari Undang-undang tersebut.

“Hukum ini menyatakan bahwa pelajaran sekolah yang membahas soal pertanyaan-pertanyaan mengenai seksualitas tak boleh mempromosikan ide perubahan gender atau homoseksualitas,” kata Czarnek, seperti dikutip dari Reuters.

“Kita harus mencontoh peraturan-peraturan ini di tanah Polandia secara keseluruhan!” lanjutnya.

Czarnek dikenal dengan pandangannya yang kontroversial terhadap hak-hak LGBT dan sejarah kaum Yahudi Polandia.

Pada pekan lalu, ia dikritik habis-habisan oleh pihak oposisi usai komentar pedasnya terhadap Parade Kesetaraan LGBT di Warsawa pada Sabtu (19/6). Czarnek secara terang-terangan mempertanyakan apakah tindakan para peserta pawai itu 'normal'.

“Orang-orang ini turun ke jalan, menghina Katolik secara vulgar … bertindak secara tak senonoh, dan itu seharusnya disebut baik-baik saja?” ucap Czarnek.

Pemerintahan nasionalis Polandia turut mencanangkan rancangan undang-undang yang akan melarang pasangan sesama jenis untuk mengadopsi anak, bahkan sebagai orang tua tunggal.

“Sementara kita menghormati hak-hak orang dengan orientasi seksual yang berbeda, yang harus selalu diingat adalah nilai yang terpenting, yakni kepentingan sang anak di dalam kelompok masyarakat manapun,” kata Kementerian Kehakiman Polandia.

Kecaman Keras dari Uni Eropa

Meski UU Hungaria itu dikutuk keras oleh 17 pemimpin negara Uni Eropa, Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, terus menegaskan bahwa ia adalah pejuang hak-hak LGBT.

Bagi Orban, UU itu bukanlah UU anti-LGBT, melainkan Undang-undang yang didesain khusus untuk para orang tua dalam memutuskan bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak-anaknya.

Presiden Hungaria Viktor Orban. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

UU ini disebut berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan hak-hak anak.

“Dalam memastikan perlindungan hak anak, pornografi dan muatan yang menggambarkan seksualitas untuk tujuan pribadi atau yang mempromosikan penyimpangan dari identitas gender, perubahan gender, dan homoseksualitas, tidak diizinkan untuk diberikan kepada orang-orang di bawah usia 18 tahun. Kelas pendidikan seks tidak boleh bertujuan untuk mempromosikan segregasi gender, perubahan gender, atau homoseksualitas," demikian isi dari UU tersebut, seperti dikutip dari AFP.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyatakan bahwa legislasi tersebut adalah sebuah hukum yang memalukan. Sementara PM Belgia, Alexander de Croo, menegaskan bahwa UU tersebut berpandangan primitif.

“17 negara di seluruh Eropa, timur, barat, utara, dan selatan, menegaskan bahwa UU ini sudah keterlaluan,” ujar de Croo.