Meski Banyak Kontroversi, Menkumham Tetap di Tangan Laoly
PerbesarADVERTISEMENT
Yasonna Pamit, Yasonna Kembali.
Ya, warganet beramai-ramai menyamakan aksi pamit dan kembalinya Yasonna Hamonangan Laoly ke Kabinet Jokowi sebagai Menteri Hukum dan HAM mirip dengan aksi Youtuber Ria Ricis.
ADVERTISEMENT
Sebelum ditunjuk Jokowi sebagai Menkumham, Yasonna telah berpamitan kepada jajarannya di Kemenkumham karena terpilih menjadi anggota DPR. Hanya berselang beberapa pekan, ia kembali berpamitan sebagai anggota Dewan karena dipercayakan kembali sebagai menteri.
Kembali ke masa saat Presiden Jokowi pertama mengumumkan nama Yasonna Laoly sebagai menteri pada 27 Oktober 2014, sebagian besar orang Nias bersorak-sorai. Bangga, karena pertama kalinya seorang putra Nias menjadi seorang menteri.
Sikap tegas Yasonna bisa jadi menurun dari ayahnya yang berlatar belakang polisi, dengan pangkat terakhir mayor. Kala itu, saat Yasonna duduk di kelas 1 SMA, sang ayah mengutarakan keinginannya agar kelak Yasonna dapat menjadi seorang pendeta.
Namun, menjadi seorang pendeta bukanlah takdir hidupnya. Setelah diajak jalan-jalan di kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Yasonna pun memutuskan melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum.
ADVERTISEMENT
Mulai tahun keempat perkuliahan, Yasonna mulai mengembangkan sayap jadi pengacara. Ia menangani perkara perdata maupun pidana. Yasonna bercerita, ia pertama kali menangani kasus perceraian, lalu kasus-kasus lainnya seperti masalah utang piutang hingga membela seorang terpidana mati.
Selulusnya kuliah, ia sempat melamar sebagai dosen di USU, namun gagal. Tak menyerah, Yasonna kemudian bekerja sebagai penasihat hukum Hasan Chandra.
Pria berusia 66 tahun ini kemudian menempuh pendidikan S2 di Virginia Commonwealth University dan S3 di North Carolina State University di Amerika Serikat. Sekembalinya ke Indonesia, Yasonna terpilih menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.
Pada 1998, Yasonna tergugah dengan gerakan reformasi, sehingga memutuskan untuk terjun ke dunia politik atas saran beberapa temannya. Jelang Pemilu 1999, ia juga rajin kampanye mendukung PDIP. Setelahnya, ia terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 1999-2004 mewakili Kepulauan Nias dari PDIP.
ADVERTISEMENT
Berbekal pengalaman pendidikan dan organisasi di DPD PDIP Sumatera utara, Yasonna memantapkan diri maju pada Pemilu 2004 sebagai calon anggota DPR dapil Sumut I, dan terpilih. Sedangkan pada Pemilu 2009, ia dipindahkan ke Dapil Sumut II dan kariernya pun semakin melejit.
Saat duduk di DPR, ia juga pernah menduduki Ketua Fraksi PDIP MPR RI hingga Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI.
Latar belakang sebagai akademisi di bidang hukum sekaligus politikus membuat Yasonna cukup mudah beradaptasi setelah ditunjuk Jokowi sebagai Menkumham di Kabinet Kerja jilid I.
Kembali maju di Pemilu 2019, bapak empat anak ini terpilih dan memutuskan mundur sebagai menteri. Namun, tak sampai sebulan, Yasonna mengundurkan diri sebagai anggota DPR periode 2019-2024 karena ditunjuk lagi sebagai menteri di posisi yang sama untuk kedua kalinya.
ADVERTISEMENT
Namun, kepemimpinan Yasonna di Kemenkumham memang tak lepas dari kritik dan kontroversi. Khususnya di tahun 2019 ini.
Gelombang demo besar-besaran yang dilakukan mahasiswa dan elemen menjadi salah satu contohnya. Yasonna diprotes atas wacana pengesahan Revisi Undang-undang KUHP dan pengesahan revisi UU KPK.
Massa menilai kebijakan pemerintah dan DPR itu dinilai cacat hukum dan melenggu kebebasan masyarakat. Atas desakan itulah, Presiden Jokowi menunda pengesahan RKUHP dan akan dilanjutkan di periode DPR selanjutnya.
Namun nyatanya, meski sudah diprotes atas sejumlah kebijakannya, Ketua DPP PDIP bidang Hukum dan HAM ini tetap dipercaya Jokowi untuk menjadi orang nomor satu di Kemenkumham.
Sejak awal, PDIP memang ingin terus mempertahankan Yasonna di kabinet. Dari sejumlah sumber, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan nama Yasonna ke Jokowi sebagai salah calon menteri dari PDIP. Informasi yang dihimpun, nama Yasonna berada di urutan atas dari daftar menteri yang harus ada dari PDIP.
ADVERTISEMENT
