Mewaspadai Bahaya Libur Panjang dan Dampaknya ke Kenaikan Kasus Corona
PerbesarADVERTISEMENT
Presiden Jokowi menyinggung long weekend atau libur panjang dalam rapat terbatas bersama Kabinet Indonesia Maju pada Senin (23/11). Jokowi meminta libur panjang dipangkas karena berpotensi meningkatkan penularan virus corona.
ADVERTISEMENT
Padahal, sebelumnya pemerintah berencana menambah jumlah cuti bersama akhir tahun. Pemerintah akan menggabungkan libur Natal, Tahun Baru, dan Lebaran.
Namun, belajar dari pengalaman sebelumnya, Ketua Satgas COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo sudah berulang kali mewanti-wanti masyarakat tidak bepergian pada saat libur panjang. Sebab, angka positif corona berpotensi akan naik.
Hal yang dikhawatirkan itu kemudian menjadi kenyataan. Tercatat jumlah kasus positif di Indonesia kini mencapai 506.302 orang. Terdapat lonjakan kasus baru setelah libur panjang beberapa waktu lalu.
Rencana Jokowi yang ingin memangkas libur panjang ternyata mendapat respons positif dari sejumlah anggota DPR RI.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena meminta pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pemangkasan long weekend.
ADVERTISEMENT
"Setuju dengan keputusan Menko PMK, pemerintah, dan mengajak pemda dan pihak swasta perlu diajak kerja sama terkait pencegahan ini," kata Melki.
Menurut Melki, mengurangi waktu libur panjang merupakan langkah tepat. Sebab, dapat mengurangi interaksi masyarakat dalam jumlah besar yang berpotensi menjadi penularan COVID-19.
Politikus Golkar itu juga mengimbau masyarakat menahan diri untuk tetap berada di rumah selama libur panjang akhir tahun.
"Kami mengajak semua warga masyarakat menahan diri untuk libur ke tempat tempat keramaian dengan tetap di rumah bersama keluarga terkasih," ucap Melki.
Masyarakat Diminta Lebih Taat dengan Protokol Kesehatan
Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, juga ikut menyambut baik rencana Jokowi memangkas libur panjang.
"Saya kira ide itu (pengurangan cuti bersama) juga pantas kita hormati bahwa upaya yang dilakukan Presiden, itu dalam rangka untuk meminimalkan proses penyebaran COVID," kata Rahmad.
ADVERTISEMENT
Rahmad menilai, dalam libur panjang sebelumnya ada kenaikan jumlah kasus yang cukup signifikan. Ia mencontohkan, ribuan kendaraan menuju pulau Jawa saat liburan panjang Maulid Nabi Muhammad.
"Saya kemarin melihat saya berpikir begitu puluhan ribu mobil yang ke Jawa dari Jakarta, saya pastikan ada beberapa OTG atau banyak OTG yang masuk ke Jawa sehingga itu bisa memunculkan penularan di beberapa tempat terutama di daerah yang dikunjungi," ucap Rahmad.
Politikus PDIP itu mengatakan, mengurangi waktu libur akhir tahun 2020 merupakan langkah yang tepat. Namun, ia menilai pengurangan hari libur akan sia-sia apabila protokol kesehatan tidak dijalankan.
Oleh sebab itu, Rahmad mengimbau masyarakat menahan diri dan tetap berada di rumah saat libur panjang tiba. Sebab, kata dia, virus corona merupakan lawan tak terlihat sehingga perlu diantisipasi.
ADVERTISEMENT
"Ayo kita keluar rumah bilamana perlu. Kalau tidak perlu ya lebih baik kita bercengkrama berkumpul bersama keluarga, karena ingat COVID tidak kelihatan dari mana datangnya, kapan datangnya. Kita tidak tahu hanya kita bisa mengantisipasi dengan protokol kesehatan," tutur dia.
Selain anggota DPR, beberapa pejabat daerah juga mendukung rencana pemangkasan libur panjang akhir tahun. Misalnya Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria.
Riza Patria meminta masyarakat tidak berwisata selama libur panjang dan tetap tinggal di rumah.
"Sebentar lagi kita akan memasuki libur panjang, untuk itu masyarakat kami minta untuk tetap berada di rumah. Manfaatkan libur panjang bersama, anak, istri keluarga sekitarnya, tidak perlu ke luar kota," kata Riza.
Riza menuturkan, ada kenaikan kasus di Jakarta akibat mobilitas masyarakat sepanjang long weekend pada akhir bulan Oktober hingga awal November lalu.
ADVERTISEMENT
"Beberapa hari ini memang ada peningkatan penyebaran di DKI Jakarta, ini masih ada klaster. Tertinggi klaster perumahan kemudian diikuti perkantoran, ini efek libur panjang," tutur Riza.
Politikus Gerindra itu menekankan, masyarakat harus belajar dari sejumlah momen libur panjang yang sudah dilalui. Sebab selalu ada kenaikan kasus di setiap libur panjang.
"Karena berpotensi dapat menimbulkan penyebaran COVID-19 sebagaimana kita alami pada bulan-bulan sebelumnya," ucap Riza
Sedikit berbeda dengan Riza, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati memprediksi minat wisatawan domestik yang berlibur di Bali pada akhir tahun 2020 mendatang tinggi.
Ia menilai tidak ada pengaruh pengurangan libur panjang dengan minat wisatawan domestik menghabiskan akhir tahun 2020 di Pulau Dewata.
ADVERTISEMENT
Berkaca dari libur panjang Oktober lalu, tidak ada klaster penularan virus corona dari wisatawan di Bali. Baik itu di hotel dan objek wisata. Menurut dia, virus corona di Bali usai libur panjang akhir tahun Oktober lalu tetap melandai.
"Tentang pemotongan libur panjang, saya kira tidak berpengaruh pada wisatawan swasta, terlebih dengan melihat perkembangan COVID-19 di Bali yang relatif landai sejak beberapa minggu ini," kata pria yang akrab disapa Cok Ace itu.
Cok Ace memprediksi, akhir tahun nanti akan ada sekitar 10 ribu wisatawan per hari yang berkunjung ke Pulau Dewata.
"Kalau angka itu diproyeksikan ke liburan bulan Desember, maka kelihatan Bali bisa tembus di atas 10 ribu orang per hari," kata Cok Ace.
ADVERTISEMENT
Dia berharap wisatawan domestik tetap berkunjung ke Bali meski ada pengurangan libur panjang. Dia menegaskan, wisatawan wajib menerapkan protokol kesehatan.
Satgas Prediksi Long Weekend Akhir 2020 Bisa Picu Penularan Virus Corona Meningkat 3 Kali Lipat
ADVERTISEMENT
Juru bicara Satgas COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, memahami masyarakat sudah jenuh dengan pembatasan selama sembilan bulan dilanda pandemi corona. Namun, Wiku mengingatkan pandemi belum berakhir dan penularan masih terus terjadi.
"Perlu adanya pertimbangan dalam memilih kegiatan di masa liburan panjang, dengan kebijaksanaan yang dibangun dari masing-masing individu untuk sebisa mungkin meminimalisasi kontak dan kerumunan," kata Wiku.
Wiku memaparkan, berdasarkan data peningkatan kasus usai libur panjang akhir Oktober, terlihat kenaikan kasus corona di Indonesia dalam 2 sampai 3 pekan terakhir berkisar 3.000 sampai 4.000 kasus per hari.
ADVERTISEMENT
Bahkan, pada 13 sampai 14 November 2020, kasus corona mencapai rekor tertingginya yakni 5.444 dan 5.272 kasus.
Meski kenaikan kasus dari libur panjang kemarin tidak setinggi dibandingkan Agustus lalu, Wiku meminta semuanya evaluasi dalam menghadapi masa liburan akhir 2020.
"Perlu diingat masa libur panjang akhir tahun 2020 memiliki durasi yang lebih panjang dan dikhawatirkan berpotensi menjadi manifestasi perkembangan kasus menjadi 2, bahkan 3 kali lipat lebih besar dari masa libur panjang sebelumnya," jelas Wiku.
Selain itu, Wiku mengungkapkan kasus aktif nasional per 22 November 2020 sebesar 12,78 persen. Persentase ini turun 0,05 persen dari pekan sebelumnya.
"Angka ini masih cenderung mendatar yang menandakan bahwa laju penurunan kasus aktif terhenti. Atau dengan kata lain penularan tidak terkendali dibandingkan bulan-bulan sebelumnya," tutur Wiku.
ADVERTISEMENT
Wiku menyebut, belum terkendalinya kasus aktif nasional dikarenakan libur panjang akhir Oktober lalu dan aktivitas kerumunan beberapa waktu lalu.
Maka dari itu ia meminta ketegasan pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan yang kian kendor. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci utama menekan kasus aktif di tiap daerah.
Lembaga Eijkman Minta Seluruh Elemen Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan
Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Prof Amin Soebandrio ikut menanggapi soal rencana pemangkasan libur panjang. Sebab menurut Amin, bukan melarang liburan yang menjadi fokus utama saat ini.
"Apakah libur sudah ditiadakan? Kalau menurut hemat saya (itu) bukan obatnya. Obat yang paling penting adalah semua masyarakat menyadari," kata Amin.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Eijkman terhadap masyarakat, masih banyak yang tidak percaya adanya COVID-19.
ADVERTISEMENT
"Dari survei ada 30 persen sampai 20 persen yang masih percaya bahwa COVID-19 tidak ada, nah selama mereka belum percaya maka mereka sulit diajak bersama-sama mencegah penularan," ucap Amin.
Selain itu, penundaan libur juga bukan jawaban. Sebab, pemerintah pasti akan mencari waktu yang tepat untuk pemenuhan hak libur masyarakat terutama kelas pekerja.
Menurut Amin kunci memutus rantai penyebaran COVID-19 ada sebuah formulasi yang terdiri dari 3 irisan lingkaran. Yakni 3M, gerakan protokol kesehatan: mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sedangkan pemerintah melakukan 3 T, yakni tracing, tracking, dan treatment.
