Militer dan Demonstran Sudan Tandatangani Pembagian Kekuasaan
PerbesarADVERTISEMENT
Demonstran dan militer di Sudan akhirnya menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan pada Rabu (17/7). Perjanjian ini menjadi jalan bagi terciptanya pemerintahan sipil.
ADVERTISEMENT
Pemerintahan sipil merupakan salah satu permintaan utama para demonstran sejak Presiden Omar al-Bashir dikudeta pada April lalu.
Kesepakatan pembagian kekuasan ditulis dalam sebuah dokumen perjanjian yang mereka sebut sebagai 'Deklarasi Politik'.
Wakil Kepala Dewan Militer Mohamed Hamdan Dagalo menjadi pihak yang mewakili militer dalam kesepakatan pembagian kekuasaan itu. Menurutnya, kesepakatan ini menjadi momen bersejarah di Sudan.
Ibrahim al-Amin, salah satu pemimpin demonstran, mengatakan setelah kesepakatan terjalin, mereka berencana menyusun dokumen konstitusional.
"Untuk dokumen konstitusional kami akan melanjutkan pembicaraan pada Jumat," kata Ibrahim, dilansir dari AFP, Rabu (17/7).
Kedua pihak yang berseteru secara verbal sepakat untuk membagi kekuasaan di Sudan sejak 5 Juli lalu. Pada saat itu, pembicaraan kedua pihak dimediasi oleh Ethiopia.
ADVERTISEMENT
Kesepakatan menetapkan bahwa mereka akan membentuk dewan transisi yang akan dipimpin oleh sipil dan militer. Total badan tersebut akan diduduki oleh 11 orang, 6 dari perwakilan sipil dan 5 dari perwakilan militer.
Seorang jenderal akan mengepalai badan yang akan berkuasa selama 21 bulan pertama masa transisi. Kemudian akan digantikan oleh warga sipil selama 18 bulan.
Badan itu akan mengawasi pembentukkan pemerintahan sipil sementara yang akan memerintah selama tiga tahun hingga pemilu diadakan.
Kesepakatan ini menjadi terobosan baru sekaligus akhir dari ketegangan politik sejak al-Bashir digulingkan dari jabatannya April lalu.
Militer yang tak kunjung menyerahkan kekuasaan pada sipil memicu protes massa. Pada 3 Juni pasukan bersenjata dan berseragam militer menyerbu sebuah kamp protes di Khartoum.
ADVERTISEMENT
Puluhan orang terbunuh dan ratusan orang lainnya luka-luka. Penyerangan ini memicu kemarahan dunia kepada Sudan.