Militer Myanmar Batasi Internet dan Peredaran Surat Kabar

Para pengunjuk rasa saat protes menentang kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Yangon, Myanmar, Sabtu (13/2). Foto: Stringer/REUTERS

Isolasi di Myanmar semakin ketat setelah layanan internet dibatasi dan surat kabar swasta berhenti terbit pada Kamis (18/3). Hal tersebut terjadi saat junta militer menindak lanjuti kasus terhadap pemimpin yang digulingkan militer, Aung San Suu Kyi.

Mengutip Reuters, pihak berwenang militer telah membatasi layanan internet yang digunakan pengunjuk rasa anti kudeta untuk berkoordinasi. Akses Wi-Fi di sebagian besar umum juga telah ditutup. Beberapa penduduk melaporkan tidak ada internet sama sekali.

Sementara itu, informasi di Myanmar semakin sulit untuk diverifikasi. Sebab, terdapat penangkapan jurnalis sekitar 37 orang. Menurut kantor hak asasi manusia PBB, sebanyak 19 dari mereka masih ditahan.

Junta militer memerintahkan surat kabar untuk ditutup, beberapa dari mereka tutup dengan alasan logistik. Sedangkan koran swasta terakhir terbit pada Rabu (17/3).

Namun, televisi yang dikelola pemerintah mengatakan pada Rabu bahwa Suu Kyi Sedang diselidiki atas kasus penyuapan.

Hal tersebut juga berhubungan dengan dirinya yang dikabarkan menerima bayaran senilai USD 550 ribu (setara dengan Rp7,9 miliar) dari seorang pengusaha terkemuka. Komisi anti korupsi juga turut menyelidiki kasus tersebut.

Myanmar hingga kini masih dilanda krisis pasca kudeta militer 1 Februari lalu. Kudeta ini telah memicu protes di kalangan masyarakat Myanmar penolak kudeta yang berujung kekerasan.

Warga berusaha melewati barikade ban yang dibakar demonstran di Bayint Naung Junction di Yangon, Myanmar. Foto: Reuters

Sebanyak 217 dikabarkan telah Tewas dalam kerusuhan protes anti kudeta Myanmar. Namun, kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mengatakan jumlahnya bisa saja lebih tinggi dari yang tercatat.