Militer Myanmar Siap Jadwalkan Pemilu: Kami Berusaha Jaga Demokrasi

Panglima Tertinggi Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. Foto: Soe Zeya Tun/REUTERS

Pemimpin militer Myanmar menegaskan akan melindungi masyarakat dan berjuang untuk demokrasi, di tengah aksi demonstrasi yang masih terus berlangsung hingga sekarang dan ancaman penembakan bagi masyarakat yang mengikutinya.

Pemimpin militer Min Aung Hlaing berjanji akan menggelar pemilihan ulang dalam pidatonya di Hari Angkatan Bersenjata. Meski demikian, ia tidak memberikan tanggal pastinya.

"Tentara berusaha bergandengan tangan dengan seluruh bangsa untuk menjaga demokrasi," kata Min Aung Hlaing dalam siaran langsung di televisi pemerintah, Sabtu (27/3), dikutip dari Reuters.

Pada kesempatan itu pula, ia mengatakan otoritas juga berusaha melindungi rakyat dan mengembalikan perdamaian di seluruh negeri.

Para pengunjuk rasa yang berdemonstrasi menentang kudeta dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Yangon, Myanmar, Senin (8/2). Foto: Stringer/REUTERS

"Tindak kekerasan yang mempengaruhi stabilitas dan keamanan untuk membuat tuntutan tidak tepat," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, sejak kudeta militer atas Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu, masyarakat terus turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi. Dalam aksi tersebut, banyak masyarakat yang meninggal karena tertembak. Pada Jumat (26/7), pasukan bersenjata kembali menembak 4 orang dalam demonstrasi, sehingga totalnya kini menjadi 328 orang.

Soal penembakan ini juga ia singgung dalam pidatonya.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Panglima Tertinggi Myanmar, berjabat tangan dengan Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi. Foto: Stringer/REUTERS

"Anda harus belajar dari tragedi kematian yang buruk bahwa anda bisa dalam ancaman tertembak di kepala dan punggung," ungkapnya.

Peringatan tersebut tidak secara spesifik menyebut pasukan diberikan perintah untuk menembak dan membunuh, dan militer sebelumnya menyebut bahwa penembakan tersebut datang dari kerumunan massa.

Lebih lanjut, Min Aung Hlaing mengatakan militer harus mengambil kekuasaan karena "tindakan melanggar hukum" yang dilakukan Aung San Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Ia bahkan menyebut sejumlah pimpinan partai dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi dan tindakan hukum telah diambil terhadap mereka.