News
·
2 Mei 2018 18:29

MK Bisa Putuskan Uji Materi UU Pemilu Sebelum Pendaftaran Capres

Konten ini diproduksi oleh kumparan
MK Bisa Putuskan Uji Materi UU Pemilu Sebelum Pendaftaran Capres (276781)
Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
Mahkamah Konstitusi menerima uji materi atas UU Pemilu terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. UU ini dinilai mengganjal Jusuf Kalla jika kembali maju di Pilpres 2019 dan berdampingan dengan Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
MK tentunya bisa menerima atau menolak gugatan ini. Namun, keputusan MK tidak akan berpengaruh jika hakim memutuskan perkara setelah masa pendaftaran capres-cawapres yaitu dari 4-10 Agustus 2018.
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, bisa saja hakim konstitusi memutus perkara ini sebelum waktu pendaftaran capres-cawapres dibuka KPU RI.
"Sangat mungkin, sangat mungkin," kata Fajar saat dikonfirmasi kumparan (kumparan.com), Rabu (2/5).
Fajar menjelaskan, waktu penyelesaian perkara sangat tergantung pada kebutuhan hakim dalam mempertimbangkan gugatan itu. Misalnya, jumlah ahli yang akan dihadirkan, baik DPR, Pemerintah, maupun pihak terkait.
"Bisa saja cepat karena dianggap sudah jelas sekali permohonannya, tidak perlu mendengar keterangan Presiden, DPR. Bisa juga ini harus mendengarkan Presiden, DPR, dan ahli. Jadi, perlu persidangan yang banyak," imbuh dia.
MK Bisa Putuskan Uji Materi UU Pemilu Sebelum Pendaftaran Capres (276782)
Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden (Foto: Nadia Jovita Injilia Riso/kumparan)
Berdasarkan data 2017, rata-rata penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi memakan waktu 5,5 bulan. Tapi, banyak juga perkara yang selesai dalam hitungan hari.
ADVERTISEMENT
"UU Pilpres dulu itu kan 3 hari. Diregistrasi, sidang maraton 3 hari, langsung (putus). Karena MK mempertimbangkan dinamika ketatanegaraan. Itu menunjukkan hitung-hitungan juga merujuk pada itu," ucap itu.
Uji materi ini diajukan oleh Muhammad Hafidz selaku anggota DPD dari Jawa Barat, Agus Humaedi Abdillah selaku Ketum DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, dan Abda Khair Mufti selaku Ketua Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi.
Hafidz meminta pandangan MK soal Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dia berharap, MK menafsirkan seseorang boleh mengajukan kembali bila tidak menjabat sebagai cawapres secara berturut-turut.
MK Bisa Putuskan Uji Materi UU Pemilu Sebelum Pendaftaran Capres (276783)
Jokowi dan Jusuf Kalla (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
JK memang sudah 2 kali menjadi wapres, yakni periode 2004-2009 saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dan 2014-2019 saat mendampingi Jokowi. Gugatan yang diajukan menginginkan perubahan pada frasa berturut-turut.
ADVERTISEMENT
Pasal yang digugat adalah Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Pasal 169 huruf n menyebutkan, “Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah : (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.”
Sedangkan Pasal 227 huruf I menyebutkan, “Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut : (i) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama".