Mobilitas Warga di Depok dan Bekasi Tinggi, PPKM Darurat Diusulkan Diperpanjang

Polri lakukan pembatasan mobilitas masyarakat pada masa PPKM Darurat di Perbatasan antara Kota dan Kabupaten Bekasi. Foto: Twitter/@tmcrestrobekasi

Pemerintah pusat diminta untuk segera mengevaluasi PPKM Darurat yang berakhir pada 20 Juli mendatang. Mengingat angka sebaran corona dan angka kematian masih tinggi, terutama di Depok dan Bekasi.

Usulan itu disampaikan anggota DPRD Jabar Dapil VIII, Hasbullah Rahmad. Ia tak ingin libur Idul Adha mendatang turut menjadi pemicu kenaikan kasus corona.

"Tingkat persebaran pandemi ini sangat tinggi, untuk itu pembatasan skala regional dan mikro saya kira perlu diperhatikan ke depan. Jangan sampai libur Idul Adha ini menjadikan grafik semakin naik," kata Hasbullah melalui keterangannya, Jumat (16/7).

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar VIII Hasbullah Rahmad. Foto: Dok. Istimewa

Ia melihat mobilitas masyarakat dari Depok dan Bekasi ke Jakarta masih tinggi. Oleh karena itu, ia mendorong perpanjangan PPKM sebagai solusi menekan penyebaran corona.

"Menurut saya PPKM ini mungkin perlu diperpanjang khususnya untuk di Jabodetabek, dalam hal ini di Kota Depok dan Kota Bekasi. Arus migrasi masyarakat dari Jabodetabek ke Jakarta dan sebaliknya masih tinggi," ucap dia.

Hasbullah kemudian menyoroti tingginya kasus kematian di wilayah Jabodetabek.

"Yang membuat saya prihatin adalah ketika ada jenazah bisa 24 jam belum dimakamkan karena persoalan peti yang terbatas, lahan yang terbatas karena tingginya tingkat persebaran dan kematian, menurut saya masih dibutuhkan PPKM ini khususnya di zona merah seperti di Jabodetabek," lanjut dia.

Petugas melakukan penyekatan di perbatasan Jakarta-depok pada pelaksanaan PPKM darurat. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Atas kondisi tersebut, Hasbullah juga meminta masyarakat terus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sementara, pemerintah terus mengawasi mobilitas warga di masa PPKM Darurat. Jangan sampai, angka kasus harian justru terus meningkat saat PPKM Darurat.

"Kalau ini tidak dibatasi dan dikanalisasi melalui PPKM dikhawatirkan grafiknya akan terus meningkat," tandas dia.