Moeldoko Minta LKPP dan BPKP Kawal Pelaksanaan Kartu Prakerja

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Dr. H. Moeldoko, S.I.P. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hari ini rapat bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Salah satu yang dibahas adalah penguatan pendampingan untuk program Kartu Prakerja.

“Pendampingan dalam proses pelaksanaan Kartu Prakerja oleh LKPP dan BPKP untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan,” kata Moeldoko dalam keterangannya, Selasa (5/5).

Menurut Moeldoko, saat ini pelaksanaan Kartu Prakerja sudah di-refocusing menjadi program semi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak COVID-19. Pelaksanaan semi bansos ini sudah sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan virus corona di Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Ia menjelaskan, program Kartu Prakerja ini awalnya didesain untuk fokus peningkatan kompetensi dan produktivitas calon tenaga kerja muda.

Namun, mengingat saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan jutaan pekerja di-PHK atau dirumahkan, maka Kartu Prakerja diubah menjadi semi bansos. Pemberian insentif langsung ini tak hanya berlaku bagi pekerja, tetapi juga pelaku usaha mikro dan kecil yang pendapatannya menurun, bahkan hilang, akibat wabah corona.

Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Menanggapi permintaan Moeldoko, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendampingi Badan Pelaksana Kartu Prakerja. Termasuk menjanjikan program ini agar senantiasa terjaga akuntabilitas dan transparan kepada masyarakat.

“LKPP sangat mendukung program Kartu Prakerja dijalankan tepat sasaran bagi masyarakat," ungkap Roni.

Hal senada juga ditegaskan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan mengungkapkan kesanggupannya mengawal program prioritas pemerintah ini. Sehingga, ke depannya tidak ada salah langkah dalam pengawasannya.

Ilustrasi daftar kartu Prakerja. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

"Kami akan melakukan mitigasi risiko terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja, sehingga dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik," tegas Yusuf.

Di kesempatan yang sama, Direktur Komunikasi Badan Pelaksana Kartu Prakerja, Panji Ruki, menyatakan rasa terima kasihnya atas dukungan LKPP dan BPKP. Panji menilai pendampingan dari BPKP dan LKPP merupakan bukti kolaborasi nyata antara lembaga pemerintah untuk masyarakat yang terdampak virus corona.

“Kami akan memastikan pemenuhan tata kelola sesuai dengan Permenko Nomor 3 Tahun 2020 dan Permen Nomor 25 Tahun 2020” tutur Panji.

Pemerintah sebelumnya membuka kesempatan kepada 5,6 juta warga untuk mendaftar program Kartu Prakerja. Mereka yang mendaftarkan diri dan lolos dapat menikmati pelatihan online serta insentif.

Peserta Prakerja bakal mendapat saldo sebesar Rp 1 juta yang tersedia untuk mengikuti pelatihan kerja yang disediakan platform pemerintah. Setelah mengikuti pelatihan kerja, para peserta berhak mendapatkan dana insentif sebesar Rp 600 ribu. Termasuk insentif tambahan bernama survei keberkerjaan sebesar Rp 150 ribu.

=====

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.