Moeldoko soal Karhutla: Jangan Semuanya Dilempar ke Pemerintah Pusat

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di Diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Bappenas, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, meminta semua pihak untuk bekerja sama dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pekanbaru, Riau. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menanggulangi karhutla yang akhir-akhir ini menjadi kekhawatiran publik.

"Presiden selama di Riau memantau semua perkembangannya. Walaupun di Jakarta juga memantau semuanya, perkembangan kebakaran di daerah-daerah lainnya. Di situlah presiden ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa semangat untuk menanggulangi karhutla bukanlah sebuah retorika," kata Moeldoko di Bina Graha, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Ia juga meminta kepada semua pihak berkepentingan untuk tidak terus-terusan melempar tanggung jawab ke pemerintah pusat. Sehingga ia sekali lagi menegaskan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk bekerja sama.

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa (17/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

"Itu ditunjukkan agar yang di bawah bekerja keras, pemerintah daerah harus bekerja keras. Jangan semuanya dilemparkan ke pemerintah pusat," tegasnya.

"Walaupun saya tahu pemerintah daerah sudah bekerja keras, tapi harus bekerja keras lagi. Karena presiden yang sibuknya luar biasa mau duduk di situ. (Itu) sebuah pesan moral yang disampaikan presiden," tuturnya.

Moeldoko juga enggan berkomentar jauh terkait isu pencopotan kapolda karena masalah karhutla ini. Namun saat ini, keadaan sedang genting sehingga butuh pejabat yang terkait untuk membantu mengendalikan situasi.

Sejumlah kapal terparkir di pelabuhan rakyat sungai Siak ketika kabut asap pekat dampak dari kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (13/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Rony Muharrman

"Saya mantan panglima. Saya tahu bagaimana menghadapi titik-titk kritis itu. Titik-titik kritis itu tidak boleh ada pergantian yang tiba-tiba karena diperlukan pengendalian. Kecuali kalau ada kejadian istimewa atau luar biasa, no way," ujarnya lagi.

Pencopotan kapolda, kata dia, baru akan dilakukan jika dari hasil evaluasi memang perlu dilakukan pencopotan. Untuk saat ini, semua pihak harus berkonsentrasi pada penanganan karhutla.

"Tapi nanti setelah titik kritis ini dilewati akan ada evaluasi. Jadi saya pikir ini titik kritis yang perlu ada penanganan. Semua orang berkonsentrasi, setelah itu baru dievaluasi," pungkasnya.