Moeldoko soal Pegawai KPK: Urusan Internal, Arahan Presiden Sudah Disampaikan

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menggelar Rakor terkait PCR bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan. Foto: Dok. KSP

75 Pegawai KPK dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status menjadi ASN. 51 Di antaranya dilabeli 'merah' dan dianggap sudah tak dapat dibina lagi.

Terkait polemik ini, KSP Moeldoko menegaskan Presiden Jokowi sudah menyampaikan arahan terkait nasib pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes. Menurutnya, nasib para pegawai sudah menjadi urusan internal KPK.

"Itu sudah urusan internal. Arahan Presiden sudah disampaikan. Urusannya dari pimpinan ke internal," kata Moeldoko di Gedung DPR, Senayan, Rabu (2/6).

Menurut Moeldoko, arahan Jokowi bukan tidak didengar oleh para pimpinan KPK. Namun pimpinan KPK mempunyai pertimbangan sendiri dalam membuat keputusan.

Kaus hitam bertuliskan 'Berani Jujur Pecat' dipakai oleh perwakilan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK usai audiensi dengan Komisioner Komnas HAM di Jakarta. Foto: M Risyal Hidayat/Antara Foto

"Bukan [tidak didengar]. Setiap mereka, kan, punya pertimbangan," ujarnya.

Dia pun tak ingin menanggapi lebih jauh terkait keputusan untuk memecat 51 pegawai KPK. Dia menyerahkan kepada BKN untuk menjelaskan hal tersebut.

"Ya tanya saja ke BKN. Dia memiliki pandangan yang tidak tahulah. Tanya BKN saja," katanya.

Lebih lanjut, eks Panglima TNI itu menyebut Istana tak memiliki rencana memanggil KPK, KemenPANRB hingga BKN terkait nasib 51 pegawai KPK yang akan dipecat. Menurutnya, hal itu bukan urusan Istana.

"Enggak ada rencana panggil KPK, BKN, dan KemenPANRB. Itu sudah kebijakan internal ada di masing-masing kementerian/lembaga. Enggak, [bolanya] enggak ada di Istana," pungkasnya.