Moeldoko soal Publik Tak Percaya Data Corona: Korban Tewas Tak Bisa Dibohongi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi hasil dari survei terbaru Charta Politika yang menyebut 40 persen masyarakat tidak percaya dengan data perkembangan COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah.

Dia menegaskan dari realitasnya bahwa data yang disampaikan sejauh ini memang benar. Apalagi jika melihat banyak korban meninggal akibat corona.

"Saya pikir begini ya, kita itu kan melihat realita ya, realitanya seperti korban yang meninggal kan itu tidak bisa dibohongi, semua proses pemakaman dan lain-lain bisa diikuti dan dimonitor," kata Moeldoko di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7).

Seharusnya kata Moeldoko dalam kondisi saat ini semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan. Termasuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran virus tersebut.

Dia meminta agar tidak meramaikan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi ini. Khususnya berkaitan dengan hasil survei tersebut.

"Jadi menurut saya kita jangan hanya meramaikan dengan hal-hal seperti itu tapi yang perlu diramaikan adalah bagaimana meningkatkan kewaspadaan masyarakat, kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons protokol itu agar tidak kendur," ujarnya.

"Jangan lagi diskusikan hal-hal yang seperti itu, tetapi yang perlu kita angkat ke publik adalah bagaimana masyarakat tetap waspada agar tidak menganggap bahwa COVID sudah selesai," lanjutnya.

Survei corona

Ilustrasi corona. Foto: Maulana Saputra/kumparan

Sebelumnya, Lembaga survei Charta Politika merilis survei persepsi masyarakat terkait isu corona. Salah satunya soal tingkat kepercayaan pada data COVID-19 yang dirilis pemerintah setiap hari.

Hasil survei ternyata menunjukkan 40,9 persen masyarakat tidak percaya dengan data yang dipaparkan pemerintah dalam jumpa pers dan kini dalam website.

"Sebanyak 56,1 responden menyatakan percaya dengan data yang dirilis oleh pemerintah terkait COVID-19, dan sebanyak 40,9% lainnya tidak percaya," ucap Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam paparan survei secara virtual, Rabu (22/7).

Survei digelar pada 6-12 Juli 2020 dengan 2.000 responden seluruh provinsi yang diwawancara melalui telepon. Margin of error +/- 2,19%.

***

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)