Moeldoko Tolak Referendum Ibu Kota: Ada DPR, Presiden Juga Sudah Izin

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di Diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Kantor Bappenas, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Sandiaga Uno, Fadli Zon, dan sejumlah pihak mengkritik rencana pemindahan ibu kota yang digulirkan pemerintah. Baik Sandiaga hingga Fadli menilai perlu ada referendum dan pembahasan bersama masyarakat terkait pemindahan ibu kota

Namun, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko beranggapan lain. Ia menjelaskan, kritik terkait tak melibatkan masyarakat kurang tepat. Sebab, Presiden Joko Widodo telah meminta izin kepada anggota dewan perwakilan rakyat dalam pidato kenegaraannya 16 Agustus lalu.

"Saya pikir kita punya dewan yang mewakili, ada anggota dewan. Kemarin Presiden minta izin kepada anggota dewan untuk nantinya bisa merestui, karena nanti akan dilarikan ke undang-undang. Jadi tidak sejauh itulah (referendum)," kata Moeldoko di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Moeldoko mengatakan, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan sudah dipertimbangkan dengan matang, dengan memperhatikan wajah ibu kota ke depan dalam jangka panjang.

"Kalau melihatnya sekarang, kan kita melihatnya jauh ke depan. Melihatnya kalau hanya sekarang ya kita melihat memikirkan Indonesia, yang memikirkan 100 tahun ke depan. Bukan memikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan," jelasnya.

"Kalau tidak dimulai, kapan lagi? Karena inisiasi mengembangkan ibu kota kan sudah lama. Kalau dipikirkan terus kan tidak terealisasi. Terus kapan mau move on-nya? Ini mau di-move on kan," imbuhnya.

Ia juga menyebut kajian terkait dampak lingkungan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan juga sudah dilakukan dengan maksimal.

"Itu sudah dihitung jadi sisi ekologinya. Kan ada pertimbangan lingkungannya seperti apa. Menteri Lingkungan sudah membuat kajian-kajian pasti sudah dipikirkan," tutup Moeldoko.

Sebelumnya, beberapa pihak menyampaikan perlu diadakan referendum dengan meminta pendapat masyarakat terkait pemindahan ibu kota. Sebab, pemindahan ibu kota ini secara langsung juga akan memberikan sejumlah dampak, baik ekonomi, sosial, hingga budaya.

“Suatu saat apakah ini menjadi keputusan yang harus diputuskan bersama rakyat Indonesia dalam sebuah referendum, dan bagaimana kita melibatkan rakyat dalam pembahasan ini, sehingga keputusan ini menjadi keputusan bersama,” ujar Sandiaga, Kamis (22/8).

Bahkan, Fadli Zon menganggap wacana pemindahan ibu kota merupakan keputusan yang dibuat tanpa kajian yang lebih dalam. Dan diyakini masyarakat belum mendapatkan sosialisasinya.

"Jangan mengada-ada, apalagi dalam situasi ekonomi seperti sekarang," tegas Fadli.