MPR Minta Sri Mulyani Jelaskan Langsung soal Pemotongan Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (28/9/2021). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pimpinan MPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sorotan akibat konflik pemangkasan anggaran. Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menilai Sri Mulyani tak menghargai MPR karena tidak menghadiri beberapa undangan rapat soal anggaran tersebut. Mereka pun meminta Sri Mulyani ditegur atau dicopot dari jabatannya.

Wakil Ketua MPR Fraksi PPP, Arsul Sani, mengklarifikasi bahwa MPR tak mempersoalkan anggaran yang dipotong Sri Mulyani. MPR hanya menginginkan kejelasan soal pemotongan tersebut secara langsung.

“Apa yang tidak disampaikan Pak Fadel itu isu utamanya bukan karena anggaran dipotong. Tapi karena Menkeu tidak pernah mau hadir ketika diundang MPR. Jadi tidak relevan untuk membahas berapa anggaran MPR yang dipotong,” kata Arsul saat dihubungi, Kamis (2/12).

Lebih lanjut, Arsul mengakui pemotongan anggaran ini sebetulnya dilakukan dalam rangka refocusing penanggulangan COVID-19. Namun, ia menerangkan pemangkasan anggaran ini berpengaruh kepada masyarakat yang juga terdampak COVID-19, sehingga membutuhkan kejelasan.

Meski tak menjelaskan berapa anggaran yang dipangkas, Arsul mengungkap di antaranya ada potongan kepada alokasi diseminasi dan konsensus. Sementara MPR menilai diseminasi dan konsensus bernegara ini penting dalam menjaga ketahanan Indonesia yang diperlukan di masa pandemi.

Sebab itu, MPR menuntut kedatangan Sri Mulyani untuk meminta solusi bersama. Jika diwakilkan, kata Arsul, maka pengambilan keputusan soal anggaran ini tak akan efektif.

“Sebagian besar anggaran MPR itu, kan, juga kembali kepada elemen masyarakat melalui kegiatan diseminasi, konsensus-konsensus bernegara, dalam rangka menguatkan dan menjaga NKRI ini. Nah, ketika itu kembali kepada elemen masyarakat termasuk yang terdampak COVID-19, maka itu juga menjadi bagian dari menjaga ketahanan masyarakat,” terang dia.

“Jika kemudian kebijakannya adalah mengurangi anggaran kegiatan diseminasi itu, maka MPR hanya perlu penjelasan langsung Menkeunya. Karena kalau yang datang anak buahnya, maka biasanya tidak berani mengambil keputusan,” tambah dia.

Sekjen PPP, Arsul Sani. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Arsul menekankan kembali MPR hanya meminta kedatangan Sri Mulyani agar pembahasan terkait pemangkasan dan refocusing anggaran efektif. Bukan mempermasalahkan pemotongan anggaran.

“MPR memang tidak sedang mempersoalkan pemotongan anggarannya, hanya memerlukan penjelasan Menkeu tentang kebijakan anggarannya, termasuk terkait dengan refocusing dalam rangka penanggulangan COVID-19. Dan kemudian mendiskusikan anggaran yang dialokasikan agar maksimal dan tepat guna, serta menjadi bagian dari membantu elemen masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya, Stafsus Menkeu rastowo Yustinus menjelaskan Sri Mulyani sudah berkomitmen untuk hadir dalam rapat dengan MPR. Namun, kehadiran Sri Mulyani harus diwakili Wamenkeu Suahasil Nazara, karena Sri Mulyani harus menghadiri rapat dengan Jokowi.

"Rapat kedua, Menkeu ada agenda dengan Banggar DPR sehingga disepakati dengan pimpinan MPR untuk ditunda," kata Prastowo dalam keterangannya yang dikutip kumparan dari akun Twitter-nya, Rabu (1/12).

Prastowo kemudian menjelaskan lebih detail soal rapat yang pada akhirnya tidak dihadiri Sri Mulyani dan harus diwakilkan oleh pejabat Kemenkeu yang lain.

"Rapat satu, 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden dan 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR," ungkapnya.