Muhadjir Jamin Dana Haji Aman: Tak Diinvestasikan ke Infrastruktur

Menko PMK Muhadjir Effendy saat rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian terkait penyaluran dana bantuan. Foto: Humas Kemenko PMK

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, memastikan seluruh dana haji dari para jemaah yang gagal berangkat pada tahun 2020 dan 2021 tetap aman.

Dana itu, dipastikan akan dikelola secara transparan oleh Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dia juga menegaskan bahwa nantinya tak akan ada sepeser pun dana milik jemaah haji yang dialokasikan ke sektor selain haji.

"Saya pastikan bahwa semua dana haji itu aman, aman kenapa karena dikelola oleh badan yang independen yaitu Badan Pengelola Dana Haji atau BPKH yang itu adalah lembaga independen dan diinvestasikan di sektor-sektor yang aman risiko rendah atau low risk," ujar Muhadjir kepada wartawan, Minggu (6/6).

Petugas kesehatan memeriksa tekanan darah jemaah calon haji sebelum disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama di Puskesmas Merdeka, Palembang. Foto: Nova Wahyudi/Antara Foto

Hingga kini, Muhadjir menyatakan tidak ada bentuk investasi apa pun yang memanfaatkan dana milik para jemaah haji yang tersimpan di BPKH. Saat ini, menurut Muhadjir, seluruh dana itu tersimpan rapi di tabungan haji.

"Jadi memang belum ada langkah untuk membuat direct investment, semua adalah masih berupa surat-surat berharga investasinya dan juga disimpan di bank syariah sesuai dengan standar tabungan haji yang harus dikelola dengan syar'i dan mereka yang sudah menyimpan dana haji itu juga mendapatkan dana kemanfaatan," ucap Muhadjir.

"Dana itu dikelola sedemikian rupa, diinvestasikan, sehingga ada manfaatnya, kemanfaatannya, keuntungannya, yang itu juga diberikan kepada mereka para jemaah yang belum berangkat," lanjut dia.

Untuk lebih meyakinkan para jemaah, Muhadjir menuturkan pengelola dana tersebut pun kini turut diawasi secara berlapis, baik dari pemerintah maupun DPR. Sehingga dipastikan tidak ada kebocoran dana haji yang terjadi.

"Saya sudah meninjau langsung ketemu langsung dengan BPKH baik dewasnya maupun badan pengelolanya. Jadi badan pengelola diawasi badan pengawas, badan pengawas diawasi oleh kementerian terkait termasuk teknis Kemenag dan Kemenko PMK dan juga diawasi oleh BPK dan juga DPR RI. Jadi memang pengawasannya berlapis-lapis karena itu insya allah mereka yang mengelola dana haji ini yang ada di dalam BPKH amanah saya jamin insyaallah," kata Muhadjir.