Muhadjir Pastikan Isu Data Bocor Tak Pengaruhi Pelayanan BPJS Kesehatan

25 Mei 2021 9:43 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menko PMK Muhadjir Effendy saat berkunjung ke daerah Gunungsitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Foto: Kemenko PMK
zoom-in-whitePerbesar
Menko PMK Muhadjir Effendy saat berkunjung ke daerah Gunungsitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Foto: Kemenko PMK
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Masyarakat Indonesia baru-baru ini dikejutkan akan adanya isu kebocoran data penduduk yang diduga berasal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tak hanya bocor, informasi yang mencakup data pribadi pengguna BPJS Kesehatan itu diduga dijual di forum online 'Raid Forums'.
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan isu dugaan kebocoran data itu langsung ditangani dan diklarifikasi dengan direksi BPJS Kesehatan. Muhadjir memastikan isu tersebut tak akan mempengaruhi secara langsung kinerja dari BPJS.
"Masih ditelisik. Tidak akan berpengaruh terhadap kinerja dari BPJS Kesehatan," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/5).
Ilustrasi BPJS Kesehatan. Foto: Aditia Noviansyah
Hingga kini, Muhadjir menyebut dugaan bocornya data penduduk pengguna BPJS Kesehatan itu masih diselidiki.
Menurutnya, data-data yang dicurigai bocor dan dijual secara online itu pun belum terbukti apakah benar itu merupakan data yang sesungguhnya dimiliki oleh peserta BPJS Kesehatan atau tidak.
"Enggak usah khawatir karena data itu belum tentu data yang sesungguhnya. Itu masih dalam penyidikan lebih lanjut," ucap Muhadjir.
ADVERTISEMENT
Sehingga dia menegaskan isu dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan tak akan berdampak langsung pada peserta, termasuk pelayanan dari BPJS itu sendiri.
"Pelayanannya aman semua," kata Muhadjir.
Diketahui, Dirut BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu sempat mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengklarifikasi kepada Bareskrim Polri.
Lebih lanjut, BPJS Kesehatan juga telah membentuk tim khusus yang akan bekerja untuk menangani dan mendalami terkait dugaan kebocoran data di lembaga pemerintah non-kementerian tersebut.