Muhadjir: Pengentasan Kemiskinan Harus Dilakukan dengan Pembangunan Wilayah

Menko PMK Muhadjir Effendy didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tinjau vaksinasi Santri di Solo. Foto: Dok. Humas Kemenko PMK

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem yang terjadi di beberapa daerah tidak cukup dilakukan dengan pemberian bantuan sosial. Penanganan melalui cara pendekatan lingkungan juga wajib dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan.

Pendekatan lingkungan yang dimaksud adalah melakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan layak huni.

Hal itu disampaikan Muhadjir saat mengecek pembangunan wilayah kumuh dengan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Dalam kunjungan itu, Muhadjir didampingi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi karena itu penanganan daerah kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan, penanganan rumahnya yang betul-betul layak huni, kemudian sanitasi dan juga air bersih juga akan diperhatikan," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/9).

Diketahui, kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan besar dalam upaya pembangunan manusia Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Presiden Jokowi menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen pada 2024. Lebih jauh, Muhadjir mengapresiasi program Kotaku yang dilakukan di wilayah Semanggi, Surakarta.

Menurut dia, upaya pengentasan wilayah kumuh nantinya jelas dapat dijadikan model percontohan bagi penanganan wilayah kumuh perkotaan di wilayah lain.

Menko PMK Muhadjir Effendy (tengah) saat mengecek pembangunan Wilayah Kumuh di Kelurahan Mojo, Surakarta. Foto: Dok. Humas Kemenko PMK

Program Kotaku merupakan salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

"Jadi nanti Pak Wali akan terus melanjutkan relokasi dan tempat itu akan dibikin jalur hijau dan rumah-rumahnya akan dibangun yang lebih layak huni sampai tahun depan. Stafnya Pak Menteri PUPR sudah jamin sampai tahun depan selesai," ucap Muhadjir.

"Karena itu saya berkunjung ke sini untuk melihat seperti apa penanganannya dan ini saya kira suatu hal yang bagus untuk bisa dicontoh dan direplikasikan di tempat lain," lanjut dia.

Selain mengecek rusunawa Semanggi, Muhadjir juga turut melihat penataan ulang wilayah kumuh bagi 569 warga kurang mampu di lahan hak pakai (HP 001) Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon. Pembangunan itu dilakukan sebagai komitmen Pemkot dalam menata kawasan kumuh, sekaligus menjadi proyek percontohan tingkat nasional.