Muhadjir soal Jor-joran Bansos El Nino: Kita Tak Mau Ambil Risiko saat Krisis

Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menko PMK Muhadjir Effendy bicara alasan pemerintah jor-joran membagikan bansos El Nino. Sebab, kata dia, pemerintah tidak mau mengambil risiko dalam menghadapi krisis. Bansos itu terdiri dari bantuan pangan dan BLT.

"Dalam setiap suasana krisis, kita ambil risiko yang paling kecil," kata Muhadjir saat bersaksi di Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4).

Dia mencontohkan saat COVID-19. Setelah mendengarkan paparan para ahli, pemerintah pun mengambil kebijakan yang risikonya paling kecil. Begitu juga saat membeberkan bansos El Nino.

"Begitu juga kaitan dengan El Nino, rawan pangan El Nino ini kita tidak mau ambil risiko karena itu kita lakukan treatment dengan tingkat yang paling maksimal," kata Muhadjir.

"Misalnya di dalam memberikan bantuan pangan (bansos El Nino beras) melalui Bapanas misalnya, kami mengambil level yang paling tinggi, yaitu 22 juta, ke keluarga penerimaan manfaat," sambungnya.

Menurut Muhadjir, dengan memberikan bansos kepada 22 juta kepala keluarga, maka akan ada sekitar 90 juta orang mendapatkan manfaat bansos. Sebab, rata-rata keluarga miskin, beranggotakan 4,71 orang di dalamnya.

"Tetapi dari itu sebetulnya hanya sekitar 4 juta kepala keluarga saja karena sisanya itu adalah di level bawah. Mungkin dari 22 juta kepala keluarga ini ada yang terjadi error yang mestinya tidak perlu dibantu, ini kadang-kadang perhitungan yang sulit untuk dihindari," ungkapnya.

Namun demikian, lanjut dia, tetap saja pemerintah akan mengambil opsi yang risikonya paling rendah.

"Tetapi kita harus mengambil keputusan tidak berani ambil risiko terjelek. Seperti COVID kemarin misalnya Yang Mulia, untuk data DTKS karena kemarin suasana sudah mengalami anomali maka kita tidak gunakan DTKS tapi kita langsung ambil data kemiskinan itu dari bawah mulai dari RT, RW dari kepala desa," ucapnya.

"Yang penting harus segera diturunkan bantuan-bantuan agar suasana COVID yang sangat perubahannya sangat drastis itu bisa diselesaikan," pungkasnya.

Soal bansos ini disorot oleh pemohon gugatan pilpres di MK. Oleh pemohon Anies-Muhaimin dan juga Ganjar-Mahfud, sebab dinilai merupakan instrumen menggaet suara untuk paslon tertentu di Pilpres.