MUI Setuju Usulan Ma'ruf soal Sertifikasi Penceramah: Jangan Hanya Libatkan BNPT

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) hadiri acara Rakernas dan halaqah Khatib se-Indonesia. Foto: Dok. Setwapres RI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi usulan Wakil Presiden Ma'ruf Amin soal adanya sertifikasi bagi khatib atau penceramah. Ma'ruf, ingin penceramah memiliki kompetensi dan pemahaman agama yang benar-benar lurus, termasuk pengucapannya saat berceramah.

Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas, mengatakan tidak ada yang salah dengan usulan sertifikasi untuk khatib. Ia mengatakan MUI mendukung usulan itu.

"Saya kira sudah benar itu, enggak masalah," kata Anwar saat dihubungi, Sabtu (15/2).

Dalam usulannya, Ma'ruf Amin juga meminta bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) untuk memanfaatkan khatib di Indonesia dalam menyampaikan narasi kerukunan kepada masyarakat.

Sekjen MUI Anwar Abbas memberikan sambutan saat acara penggalangan dana untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron Palestina di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Kamis (1/5). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Terakit itu, MUI mengaku kurang sependapat. Menurutnya seluruh kementerian yang ada diajak bekerja sama memanfaatkan khatib dalam menyampaikan narasi kebaikan dalam ceramahnya.

"Wapres jangan hanya minta bantuan BNPT saja, minta juga ke Menteri Pertahanan, juga Menteri Pertanian agar meminta ke khatib untuk bicara pertanian, ketahanan pangan," ucap Anwar.

"Kemudian minta bantuan kepada Menteri Kelautan minta khatib berbicara tentang ikan dan pentingnya bagi kecerdasan bangsa, minta ke Menteri Perdagangan minta supaya khatib bicara agar kita mencintai produk dalam negeri, kalau gitu kan bagus jangan hanya BNPT saja," tambahnya.

Sebab, MUI menilai permasalahan di Indonesia cukup kompleks tidak hanya seputar radikalisme dan terorisme. MUI mengatakan masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan di tengah masyarakat.

"Jangan hanya terkesan masalah itu saja (radikalisme) yang lain-lain juga kita bicarakan. Masalah itu kan tak hanya masalah radikalisme saja. Masih ada masalah kemiskinan, kebodohan, masalah kita lebih mencintai barang impor daripada produksi dalam negeri kan gitu," ujar Anwar.