Munarman Minta Publik Doakan Habib Rizieq Pulang di 2020

31 Desember 2019 14:02 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jubir FPI Munarman Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Jubir FPI Munarman Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan
ADVERTISEMENT
Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab kini masih berada di Arab Saudi. Yang terbaru saat reuni 212 lalu, Rizieq menyebut dirinya dicekal dan diasingkan.
ADVERTISEMENT
Juru bicara FPI Munarman meminta publik agar mendoakan Rizieq Syihab bisa pulang ke Indonesia pada tahun 2020 ini.
"Kita minta doanya kepada masyarakat Indonesia. Umat islam supaya habib bisa dalam waktu dekat pulang. Doanya saja ya," kata Munarman di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (31/12)
Munarman tak menjelaskan detail apakah Rizieq memang berniat pulang di tahun 2020 ini atau tidak. Dia lagi lagi hanya meminta doa masyarakat.
"Insyaallah (ada rencana pulang) doain saja," katanya.
Habib Rizieq Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Kondisi Rizieq sendiri, lanjut Munarman, saat ini baik baik saja di Saudi. Dia dalam kondisi sehat.
"Sehat alhamdulillah," ujar Munarman singkat.
Sebelumnya, saat reuni 212 di Monas beberapa waktu lalu, Rizieq menyampaikan soal pencekalan terhadap dirinya. Dia menegaskan, dirinya belum bisa pulang ke Indonesia karena masih ada pencekalan dari pemerintah Saudi.
ADVERTISEMENT
"Saya meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta reuni akbar yang sampai saat ini saya belum bisa hadir bersama karena saya masih dicekal oleh pemerintah Saudi dengan alasan keamanan atas permintaan dari pemerintah Indonesia. Karena itu, akhiri segala kebohongan di tengah kehidupan berbangsa," kata Rizieq dalam video yang diputar saat Reuni 212, Senin (2/12).
Namun pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD membantah hal tersebut. Menurutnya, tak ada yang menghalanagi Rizieq pulang ke Tanah Air.
"Ternyata memang tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Untuk itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena urusannya bukan dengan pemerintah Indonesia," jelas Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).
ADVERTISEMENT