Muncul Aliansi Jaga Demokrasi Tolak Pelanggar HAM di Tubuh Pemerintah

Mahasiswa di Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi (AJD) menggelar Aksi Selebaran 11.11 yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada Kamis (11/1/2024). Foto: Dok. Istimewa

Organ 899 kampus se-Indonesia yang berjejaring dalam Aliansi Jaga Demokrasi (AJD), menyatakan penolakan secara tegas adanya pelanggar HAM di tubuh pemerintah Indonesia.

Penolakan itu disampaikan dengan turun ke jalan menggelar Aksi Selebaran 11.11 yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada Kamis (11/1/2024). Salah satunya di Univesitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tepat pada pukul 11.00 WIB.

Koordinator Umum AJD Muhammad Zuhud mengatakan, Aksi Selebaran 11.11 dilakukan dengan membagikan poster dan majalah demokrasi kepada masyarakat, guna membangkitkan kesadaran ihwal kekhawatiran terhadap pemerintahan yang diisi oleh pelanggar HAM, serta pentingnya sistem demokrasi yang sehat di Indonesia.

Menurut Zuhud, pemerintahan rezim Presiden Jokowi telah mempraktikkan dinasti politik yang menjadi faktor kuat degradasi nilai demokrasi yang telah berjalan selama ini.

“Kami berharap agenda ini untuk penyebaran poster tentang kemunduran demokrasi dan pelanggaran HAM, mampu mendidik masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa penting untuk menjaga demokrasi di negara kita,” ujar Zuhud.

Mahasiswa di Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi (AJD) menggelar Aksi Selebaran 11.11 yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada Kamis (11/1/2024). Foto: Dok. Istimewa

Zuhud menambahkan, AJD ingin memastikan bahwa cita-cita reformasi yang diperjuangkan rakyat tetap berada pada jalur yang benar dan tidak dibayang-bayangi oleh ketakutan atas pelanggar HAM yang masih berkeliaran.

Oleh sebab itu, lanjut Zuhud, mahasiswa dan masyarakat dari berbagai elemen harus terus bersama-sama mengawal demokrasi yang baik dan mencegah pelanggar HAM bercokol dalam kepemerintahan.

“Agar hidup kita terjamin. Karena bicara demokrasi itu yang terjamin adalah hak asasi manusianya. Jadi yang dijamin adalah hak-hak kita semua sebagai masyarakat Indonesia,” jelas Zuhud.

“Kita harus turun ke jalan untuk memastikan apakah pelanggar HAM ini sudah ditegakkan secara hukum atau masih berkeliaran, atau hidup di pemerintahan kita,” lanjutnya.

Zuhud menegaskan, gerakan AJD akan terus hidup dan selalu bersama rakyat di seluruh Indonesia. Menurut Zuhud, semangat AJD tidak akan pernah surut untuk menjaga demokrasi dan akan selalu berlipat ganda.

“Gerakan ini tidak akan pernah mati. Bahkan kita akan tetap berlipat ganda. Kita akan tetap mengonsolidasikan untuk gerakan-gerakan seperti ini,” tegas Zuhud.

(IK)