Nadiem di Raker Komisi X DPR: Revisi UU Sisdiknas hingga Kaji Sekolah Tatap Muka

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat menghadiri Rapat kerja komisi X DPR RI, Selasa (28/1). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengikuti rapat kerja bersama Komisi X DPR pada Senin (16/11).

Dalam rapat tersebut, Nadiem membahas sejumlah isu terkini mengenai pendidikan, termasuk rencana menerapkan sekolah tatap muka di luar zona kuning dan hijau yang telah diperbolehkan.

Berikut kumparan rangkum poin-poin yang disampaikan Nadiem dalam raker di Komisi X DPR:

Ilustrasi program pendidikan Foto: Pixabay

Saat raker di Komisi X, Nadiem menyinggung rencana revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ia menyebut Kemendikbud tengah menyusun draf revisi UU Sisdiknas yang bertujuan memperkuat peta jalan pendidikan dan menggabungkan seluruh peraturan terkait pendidikan.

"Setelah mendapat masukan dari semua pihak, memang objek utama kami adalah memasukkan konsep-konsep tersebut dan mengabadikannya melalui revisi UU Sistem Pendidikan Nasional. Itu sedang dalam proses," kata Nadiem.

"Namun itu akan makan waktu seperti sekarang. Jadi itu salah satu prioritas di DPR dan Kemendikbud," imbuhnya.

Untuk menyusun revisi itu, Nadiem mengaku sudah bertemu berbagai pihak dan mencari masukan terkait peta jalan pendidikan. Termasuk dengan Komisi X DPR RI, Muhammadiyah, NU, BSNP, perwakilan industri dan sektor swasta, PGI, IGI, perkumpulan disabilitas, hingga organisasi multi-lateral seperti bank dunia.

Nadiem berharap peta jalan pendidikan yang disusun lebih dahulu dibuat Perpres. Sehingga, saat revisi UU Sisdiknas dibahas, hal ini akan memberikan kekuatan lebih.

Penandatanganan program Penyediaan Kuota Terjangkau dari Telkomsel dan Kemenag untuk hadirkan paket internet madrasah. Foto: Dok. Telkomsel

Kemendikbud juga memaparkan perkembangan program pemberian kuota internet gratis saat raker dengan Komisi X.

Sekjen Kemendikbud, Ainun Na'im, mengatakan hingga Oktober penerima program kuota belajar internet gratis berjumlah 35,5 juta. Terdiri dari siswa, guru, mahasiswa, dan dosen.

"Siswa ada 29,6 juta, guru 1,9 juta, mahasiswa 3,8 juta dan dosen 166 ribu lebih," ujar Ainun.

Ainun melanjutkan baik siswa maupun guru mengaku merasakan manfaat dari program kuota internet gratis ini. Misalnya, ada siswa yang mengaku tak lagi menemukan masalah saat harus mendownload video untuk proses belajar.

Namun, Kemendikbud juga masih mencatat beberapa kekurangan dari program ini. Misalnya, sinyal internet tidak stabil, jumlah kuota yang dianggap masih minim, dan pembagian kuota internet tak merata.

"Kemudian tak semua peserta didik memiliki handphone, kurang fasilitas dari kampus, masalah sosialisasi. Kemudian ada kesalahpahaman dengan penyediaan internet oleh provider dengan skema-skema lain seolah-olah dari pemerintah padahal itu dari provider," jelas Ainun.

Siswa belajar secara daring dengan memanfaatkan akses internet gratis dari Pemprov DKI Jakarta di Balai RW 02, Galur, Jakarta Pusat, Selasa (3/11). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Permasalahan dalam program pemberian kuota internet juga menjadi perhatian Nadiem. Ia mencontohkan perbedaan kondisi di Gianyar, Bali dengan Palu, Sulteng.

Menurut Nadiem, di Gianyar, koneksi internet sudah cukup baik, begitu pula dengan tingkat ekonomi masyarakatnya. Namun, kondisi berbeda dengan di daerah lain, misalnya di Kota Palu, yang baru sebagian perguruan tinggi saja yang menerima bantuan kuota.

"Selain itu, teman-teman di pesisir dan di daerah gunung, masalah utama mereka adalah jaringan. Beda lagi kalau ke Pulau Rote, di sana masalah utamanya adalah banyak yang enggak punya gawai. Walau ada koneksi, 3G-nya lumayan, tapi masalah utamanya enggak punya gawai," papar Nadiem.

Terkait masalah-masalah tersebut, Nadiem akan segera mengkomunikasikan temuannya ke Kominfo. Ia berharap, penyediaan jaringan internet serta gawai bagi pendidikan di tahun 2021 bisa dilaksanakan lebih baik.

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Foto: Shutter Stock

Kemendikbud bakal melaksanakan Asesmen Nasional pada 2021. Asesmen Nasional adalah asesmen yang dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah.

Namun, masih banyak kesalahpahaman terkait Asesmen Nasional ini. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Kabalitbangbuk) Totok Suprayitno menjelaskan Asesmen Nasional tidak diikuti semua siswa.

"Ini hanya diikuti sebagian siswa yang dipilih secara acak dari kelas 5, 8, dan 11 di tiap sekolah dan madrasah. Kami harapkan bahwa ini memperjelas bahwa Asesmen Nasional bukan mengevaluasi individu siswa, tapi sistem satuan pendidikan," kata Totok.

Totok menjelaskan, Asesmen Nasional bertujuan mengumpulkan data untuk evaluasi kinerja sistem pendidikan di masing-masing sekolah. Diharapkan melalui Asesmen Nasional, sistem pendidikan di sekolah dapat mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya untuk lingkungan belajar yang lebih baik.

Ilustrasi guru mengajar. Foto: Shutterstock

Isu mengenai kesejahteraan guru honorer turut dibahas saat raker di Komisi X DPR. Nadiem menyatakan guru honorer dan tenaga pendidikan non-PNS bisa ikut tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021.

"Ini jadi suatu hari gembira bagi kami di Kemendikbud karena kami mengumumkan apa rencana kita untuk memastikan bahwa guru honorer yang sudah berjasa tapi memiliki kompetensi yang layak bisa menjadi PPPK dan dapat kesejahteraan yang layak," kata Nadiem.

"Di 2021 kami akan melakukan seleksi massal dan kami akan bisa menjamin bahwa semua guru honorer di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut tes PPPK," lanjutnya.

Nadiem berharap dengan kabar ini, guru honorer dapat membuktikan kelayakan mereka menjadi PPPK sehingga keluhan terkait kesejahteraan guru honorer terjawab.

"Tidak hanya dijamin bisa ikut tes seleksi, mereka juga bisa kalau gagal pertama kali mereka akan dapat kesempatan sampai tiga kali untuk bisa lulus tes seleksi," ungkapnya.

Puluhan guru honorer dari 23 kabupaten/kota di Aceh menggelar unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Foto: Zuhri Noviandi/kumparan

Kabar gembira untuk guru honorer dan tenaga pendidik non PNS bukan itu saja. Nadiem mengungkapkan, Kemendikbud akan menyalurkan subsidi upah Rp 1,8 juta kepada guru honorer dan tenaga pendidik non PNS.

"Berkat perjuangan Komisi X, Kemendikbud, dan dukungan luar biasa dari Kemenkeu, kita berhasil mendapatkan bantuan subsidi upah sebesar Rp 1,8 juta yang akan diberikan satu kali. Jadi sekaligus kita memberikannya," kata Nadiem.

Subsidi upah tersebut akan diberikan kepada kurang lebih 2 juta guru honorer dan pendidik non PNS, baik itu dari negeri maupun swasta.

"Total sasaran kurang lebih dua juta orang. Yang paling besar guru honorer sekitar 1,6 juta orang. Total anggaran Rp 3,6 triliun. Jadi ini hari yang gembira bagi kami di Kemendikbud dan juga guru honorer kita di masa pandemi ini," tuturnya.

Nadiem mengungkapkan ada sejumlah syarat agar guru honorer dan tenaga pendidik non PNS untuk menerima subsidi upah.

"Persyaratannya sederhana dan efisien. Harus WNI, tidak menerima bantuan subsidi dari Kemenaker agar tidak tumpang tindih, berstatus bukan PNS, tidak menerima Kartu Prakerja, dan memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan," kata Nadiem.

Ilustrasi anak belajar di sekolah Foto: Shutterstock

Situasi pandemi corona membuat seluruh siswa harus belajar secara daring. Namun, muncul usulan agar sekolah tatap muka kembali dibuka di luar zona kuning dan hijau, termasuk bagi siswa yang sulit melaksanakan pembelajaran secara daring.

Nadiem mengatakan pihaknya sedang mengkaji dibukanya kembali sekolah tatap muka. Namun, masih perlu analisa lebih lanjut agar sekolah tatap muka dapat berjalan seaman mungkin.

"Untuk sekolah tatap muka sedang kami kaji. Mohon ditunggu. Kami akan analisa dan mengkaji lagi SKB 4 Menteri dan bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita yang sulit PJJ untuk masuk sekolah," ucap Nadiem.

Nadiem menegaskan pasti akan kembali membuka sekolah, namun harus seaman mungkin. Ia meminta semua pihak menunggu.

"Prioritas kami mengembalikan anak sekolah tatap muka tapi seaman mungkin. Mohon ditunggu. Nanti pasti ada kebijakannya," pungkasnya.