kumparan
18 Februari 2020 19:18

NasDem: Riset Akbar Faizal Tak Relevan dan Tendensius

PTR- peluncuran Nagara Institute
Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faisal saat peluncuran Nagara Institute di Hotan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Senin (17/2). Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan
Politikus sekaligus Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, merilis survei bertajuk 'Politik Dinasti'. Hasilnya, 17,22 persen atau 99 dari 575 anggota legislatif terpilih memiliki hubungan dengan pejabat publik.
ADVERTISEMENT
Dari jumlah itu, NasDem menduduki peringkat tertinggi. Dalam rilis survei tersebut, 20 dari 59 atau 33,90 anggota DPR asal NasDem memiliki hubungan dengan dinasti politik.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyebut riset yang dikeluarkan mantan rekan separtainya tersebut sudah tidak relevan. Sebab, kata Willy, saat ini indonesia sudah menganut sistem politik terbuka.
"Jadi risetnya tidak relevan dan cenderung tendensius. Saya tidak tahu mengapa Bung Akbar melakukan riset semacam itu. Padahal, semasa di NasDem, tidak ada hal yang diskriminatif terhadapnya. Tapi it's okay, itu hak dia," kata Willy dalam keterangannya, Selasa (18/2).
Ketua DPP NasDem Willy Aditya
Ketua DPP NasDem Willy Aditya Foto: WillyAditya.com
Willy menjelaskan, sistem demokrasi di Indonesia sudah memberikan ruang kepada seluruh warga untuk terlibat di ruang politik. Termasuk, orang-orang yang kebetulan memiliki hubungan dengan pejabat tertentu.
ADVERTISEMENT
"Jadi semua orang memiliki hak yang sama, equal rights saat kontestasi di pemilu maupun pilkada. Apakah hak itu hanya dimiliki mereka yang punya hubungan atau kedekatan dengan pejabat publik? Tidak," tegas Willy.
Ia lalu memberikan contoh, putra Dubes Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana, Davin Kirana, yang tak lolos di Pilkada 2019 lalu. Sedangkan Willy, yang tidak memiliki kerabat tokoh, justru lolos ke DPR.
PTR- Sesi diskusi peluncuran Nagara Institute
Sesi diskusi tentang perpolitikan mutakhir Indonesia dalam peluncuran Nagara Institute, di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan
Lagipula, kata Willy, tidak ada Undang-Undang yang melarang kerabat pejabat publik mengikuti kontestasi demokrasi. Ia juga mengkritik istilah oligarki yang disematkan Akbar kepada NasDem.
"Apa sih oligarki itu? Kalau yang dimaksud oligarki adalah segelintir orang, apa itu terjadi? Kalau yang dimaksud adalah persekongkolan, apakah itu terjadi? Davin itu tadi contohnya. Intinya, semua pihak memiliki peluang dan kesempatan yang sama, tidak terkecuali Bung Akbar kemarin (di Pileg)," ucapnya.
ADVERTISEMENT
Dalam rilis tersebut, Akbar juga menyebut ada 17,22 persen anggota DPR yang memiliki hubungan erat dengan dinasti politik. Menurut Willy, jumlah tidak tak serta merta mencerminkan adanya oligarki.
"Angka 17 persen adalah angka yang kecil. Dan justru itu membantah simpulan yang disampaikan oleh Nagara sendiri soal oligarki ini," pungkasnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan